The Champa Institute

Democracy and Social Justice

Anggaran Pendidikan 20 Persen Dipenuhi

Posted by The Champa Institute on August 17, 2008

Presiden: Pemutakhiran RAPBN 2009 untuk Hormati Keputusan MK
KOMPAS/ALIF ICHWAN / Kompas Images
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan Pidato Kenegaraan dan keterangan pemerintah atas rancangan undang-undang tentang APBN tahun anggaran 2009 beserta nota keuangan dalam Rapat Paripurna DPR di Gedung DPR/MPR, Jakarta, Jumat (15/8).

Sabtu, 16 Agustus 2008 | 03:00 WIB

Jakarta, Kompas – Pemerintah pada tahun anggaran 2009 akhirnya memenuhi amanat Undang-Undang Dasar 1945, yaitu dengan mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari total jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Keputusan ini disampaikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam Pidato Kenegaraan di hadapan Sidang Paripurna DPR di Senayan, Jakarta, Jumat (15/8). Presiden didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla beserta semua anggota Kabinet Indonesia Bersatu. Pembukaan Masa Sidang DPR 2008-2009 itu dipimpin Ketua DPR Agung Laksono dan dihadiri anggota DPR beserta undangan.

”Tahun anggaran 2009 pemerintah bertekad untuk memenuhi amanat konstitusi dalam pengalokasian anggaran pendidikan sebesar 20 persen meskipun kondisi anggaran yang masih sangat terbatas. Dalam rangka memenuhi keputusan MK tanggal 13 Agustus 2008, tentang alokasi dana pendidikan yang harus kita hormati, maka postur RAPBN 2009 dilakukan perubahan dan pemutakhiran,” ujar Presiden.

Anggota DPR telah menerima lampiran Nota Keuangan 2009, tetapi nota keuangan itu disusun berdasarkan harga minyak yang belum dimutakhirkan.

”Dalam dokumen tambahan Nota Keuangan yang disampaikan hari ini dilakukan perubahan asumsi harga minyak sesuai penurunan harga minyak dunia terakhir. Dengan perubahan asumsi itu, anggaran subsidi bahan bakar minyak (BBM) dan listrik juga mengalami penurunan sehingga akhirnya, alhamdulillah, anggaran pendidikan sebesar 20 persen dapat dipenuhi meskipun defisit anggaran harus dinaikkan sebesar Rp 20 triliun atau menjadi 1,9 persen dari produk domestik bruto (PDB),” jelasnya.

Menurut Presiden, anggaran pendidikan telah meningkat hampir dua kali lipat, dari sebelumnya Rp 78,5 triliun dua tahun lalu, saat ini menjadi Rp 154,2 triliun pada 2008. Tambahan anggaran pendidikan yang dialokasikan pada tahun depan tercatat sebesar Rp 46,1 triliun.

Dalam penghitungan Kompas, jika 20 persen dari total belanja negara tahun depan sebesar Rp 1.122,2 triliun atau sebesar Rp 178,9 triliun, maka dengan penambahan Rp 46,1 triliun menjadi Rp 224 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang dikonfirmasi semalam, membenarkan bahwa alokasi anggaran pendidikan tahun depan sebesar Rp 224 triliun.

Jumlah itu termasuk alokasi di Departemen Pendidikan Nasional, Departemen Agama dan dana alokasi umum (DAU) pendidikan di anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), serta dana alokasi khusus (DAK) pendidikan, dana bagi hasil (DBH) pendidikan serta dana otonomi khusus (otsus) pendidikan.

Rehabilitasi sekolah

Presiden menjelaskan, kenaikan anggaran pendidikan akan digunakan untuk merehabilitasi gedung sekolah dan membangun puluhan ribu kelas dan ribuan sekolah baru.

Selain itu, tambah Presiden, juga akan digunakan untuk perbaikan kesejahteraan dan kualitas kompetensi guru, antara lain dengan menaikkan penghasilan mereka. Pada tahun 2004 penghasilan yang diterima guru golongan terendah masih Rp 842,6 ribu per bulan, pada tahun 2008 telah mencapai Rp1,854 juta, atau naik lebih dari dua kali lipat.

Pro dan kontra

Ketua F-Partai Golkar Priyo Budi Santoso dalam konferensi pers kemarin menyatakan, fraksi PG sangat puas dengan performa Presiden. F-PG juga bertekad akan mengawal RUU Anggaran Pendapatan Belanja Negara yang diusulkan Presiden, seperti memenuhi anggaran pendidikan 20 persen. Menurut Priyo, kegalauan Partai Golkar hari ini hilang.

Namun, Wakil Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional Dradjad Wibowo menilai pidato Yudhoyono lebih sebagai pidato politik karena ada pembelaan diri, penuh retorika, dan berisikan data-data ”asal bapak senang”.

Soal data penurunan angka pengangguran, misalnya, berdasarkan informasi yang dia peroleh dari orang Biro Pusat Statistik, data itu dicapai karena dalam pendataan mengejar orang-orang yang bekerja di sektor informal yang selama ini tidak banyak disentuh. ”Sehingga persentase yang bekerja menjadi tinggi,” ujarnya.

Ketua Fraksi Kebangkitan Bangsa Effendy Choirie juga menilai pidato Yudhoyono lebih sebagai kampanye untuk menghadapi Pemilu 2009. ”Ini dijadikan momentum untuk hadapi 2009. Tapi, itu sah-sah saja,” paparnya.

Sementara Ketua Panitia Anggaran dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Emir Moeis menilai, pernyataan presiden bahwa telah terjadi penurunan angka kemiskinan dan pengangguran, sebagai pernyataan yang terburu-buru.

Wapres Jusuf Kalla menyatakan anggaran pendidikan 20 persen di antaranya diambil dari utang berupa penerbitan surat utang negara (SUN) dan obligasi syariah yang disebut SUKUK. ”Apa boleh buat,” ujar Wapres (HAR/SUT)

Sumber:http://cetak.kompas.com/read/xml/2008/08/16/00034523/anggaran.pendidikan.20.persen.dipenuhi

Advertisements

Posted in Pendidikan | Leave a Comment »

Umumkan Politisi Busuk agar Tidak Dipilih

Posted by The Champa Institute on August 17, 2008

pemilu 2009
Umumkan Politisi Busuk agar Tidak Dipilih
KOMPAS/PRIYOMBODO / Kompas Images
Amplop berisi 30 nama anggota Dewan dari Fraksi Partai Golkar yang diindikasikan bermasalah oleh Gerakan Nasional Tidak Pilih Politisi Busuk diperlihatkan saat akan disampaikan di kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Jumat (15/8). Daftar anggota Dewan dari tujuh partai besar lainnya juga akan dikirim ke masing-masing kantor DPP partai politik tersebut.

Sabtu, 16 Agustus 2008 | 03:00 WIB

Jakarta, Kompas – Momen pemilihan umum legislatif dan eksekutif tahun 2009 harus menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk menghakimi para politisi dan partai politik yang terbukti tidak memihak rakyat.

Dengan adanya kesempatan penghakiman itu, masyarakat diminta turut aktif mengampanyekan dan menolak memilih atau mencoblos para politisi atau parpol busuk seperti itu.

Demikian antara lain isi deklarasi para korban pelanggar hak asasi manusia (HAM) untuk membersihkan Pemilu 2009 dari para politisi dan parpol busuk, yang disampaikan di halaman kantor Kontras, Jakarta, Jumat (15/8). Turut hadir para pegiat sejumlah lembaga swadaya masyarakat dan para korban pelanggaran HAM.

”Pemilu bukanlah pesta demokrasi seperti dicanangkan Orde Baru. Pemilu adalah hari penghakiman di mana rakyat menjadi hakim untuk memutuskan apakah si calon layak menerima mandat dari kita atau tidak. Mari cegah para politisi busuk masuk ke dalam jajaran pemerintahan,” ujar Asmara Nababan dari perkumpulan Demos.

Menurut Asmara, gerakan ini nantinya akan dikonkretkan dalam bentuk kampanye antipolitisi busuk dan penolakan terhadap para calon anggota legislatif, eksekutif, dan parpol. Nama-nama mereka akan dipublikasikan secara terbuka. Dia mengaku tidak masalah jika ada pihak yang mempersoalkan dan menggugat gerakan itu.

Asmara menjelaskan, politisi atau parpol busuk terdiri dari banyak kategori, mulai dari pelanggar HAM, perusak lingkungan hidup, politisi tidak bermoral yang melecehkan perempuan, politisi atau parpol yang terlibat dalam korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta tindak kriminal lainnya.

”Kami akan publikasikan nama-nama para caleg dan calon presiden atau wakil presiden yang masuk dalam kategori. Misalnya dalam konteks pelanggaran HAM, baik mereka yang terlibat aktif (dalam pelanggaran HAM) atau yang selama ini diketahui tidak mendukung proses penegakan HAM (pasif),” ujar Asmara.

Dalam deklarasi yang dibacakan Suciwati, istri aktivis HAM yang dibunuh, Munir, disebutkan penolakan terhadap para politisi dan calon anggota legislatif dan eksekutif yang selama ini melakukan pelanggaran HAM atau setidaknya tidak mendukung upaya penuntasan kasus pelanggaran HAM.

Para deklarator juga menyerukan kepada parpol untuk tidak mencalonkan orang-orang yang melakukan sejumlah tindakan tadi, sekaligus menyerukan ke seluruh masyarakat untuk tidak memilih para politisi itu. (DWA)

Sumber:http://cetak.kompas.com/read/xml/2008/08/16/00045184/umumkan.politisi.busuk.agar.tidak.dipilih

Posted in Politik | Leave a Comment »

Bangsa di Tapal Batas

Posted by The Champa Institute on August 17, 2008

Sabtu, 16 Agustus 2008 | 00:15 WIB
Limas Sutanto

Ketika bangsa Indonesia memperingati 100 tahun Kebangkitan Nasional dan menyambut Proklamasi Kemerdekaan pada tahun ini, ada kejadian ”kecil” yang menarik tetapi sekaligus memalukan. Dalam kejadian yang ditayangkan MetroTV pada 8 April 2008 malam itu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono marah karena beberapa pejabat yang mendengarkan pidatonya ternyata tidur pulas.

Mungkin beberapa pejabat itu tidur (atau tertidur) karena letih, bosan, atau karena nyamannya udara dalam ruangan berpenyejuk udara, atau karena alasan manusiawi lainnya. Kendati demikian, tidur di hadapan presiden dapat dipandang sebagai peristiwa yang tidak biasa. Tidur seperti itu bisa mencerminkan terserapnya seluruh kehidupan individu pada semata diri sendiri (self-absorbtion).

Kejadian kecil itu kita hayati sebagai kejadian besar ketika kita memperingati 100 tahun Kebangkitan Nasional dan menyambut Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tahun ini dengan kesadaran betapa para politikus, pejabat publik, dan warga bangsa di negeri ini juga diresapi fenomena absorbsi-diri. Bukankah kenyataan hidup hamparan warga bangsa ini kini ditandai secara tandas oleh kebiasaan efektif mereka untuk hidup bagi diri sendiri, mengutamakan keuntungan untuk diri sendiri, tak memikirkan nasib orang-orang lain, serta memanipulasi, mengeksploitasi, dan menindas orang- orang lain demi keuntungan diri sendiri? Inilah absurditas yang dihidupi terus oleh warga bangsa ini.

Absurditas itu terwakili oleh pertanyaan, ”Bagaimana orang- orang yang mengaku sebagai warga sebuah bangsa justru mengejawantahkan tindakan-tindakan nyata yang menandaskan bahwa mereka tidak mengakui pentingnya berbagi dengan sesama mereka yang sebangsa, tidak memikirkan kepentingan seluruh warga bangsa, dan tidak berbuat nyata untuk kesejahteraan seluruh rakyat?”

Absurditas itu terkuak jelas dalam kebiasaan mengorupsi uang yang mestinya diperuntukkan penyejahteraan rakyat, dalam kebiasaan pejabat memperkaya diri sendiri melalui jabatan publik yang sesungguhnya adalah kekuasaan yang diberikan oleh rakyat kepadanya untuk digunakan demi menyejahterakan rakyat. Juga kebiasaan mempraktikkan nepotisme dalam berbagi rezeki, kesempatan, dan jabatan, serta dalam kebiasaan memperlakukan orang-orang tertentu sebagai ”kelompokku” atau ”orang-orang kita” sembari memperlakukan orang-orang lain sebagai ”bukan kelompokku” atau ”bukan orang- orang kita”.

Hakikat memperingati Kebangkitan Nasional dan Proklamasi Kemerdekaan adalah merayakan proses menyatunya hamparan luas orang ke dalam sebuah bangsa yang disebut Indonesia. Sungguhkah kenyataan hidup kebangsaan Indonesia kini masih mengandung kelayakan yang memadai untuk memperingati proses itu?

Dipinjamkan rakyat

Kini kita justru melihat betapa cara warga bangsa ini memandang dan mengalami kehidupan nyata hari demi hari begitu sem- pit, terbatas, hanya selebar diri sendiri. Tata pandang dunia (worldview) tersebut bagaikan sebuah ruang yang besarnya hanya sebatas diri sendiri, tak memberikan kemungkinan bagi kehadiran orang-orang lain dan ”dunia lain”.

Tata pandang dunia yang sangat sempit itu makin terkuak jelas setiap kali para politikus, pejabat, dan warga bangsa di negeri ini melakukan kegiatan yang ujung akhirnya adalah kekuasaan dan uang. Salah satu contoh telak dan aktual adalah beberan perilaku para politikus, pejabat, dan warga bangsa dalam rangkuman kegiatan menyongsong pemilihan umum legislatif dan pemilihan umum presiden serta wakil presiden tahun depan.

Dapat dirasakan betapa bangsa ini sedemikian lemah di hadapan kekuasaan dan uang. Kebiasaan menghayati kekuasaan dan uang sebagai peranti digdaya untuk memuaskan nafsu dan kepentingan diri sendiri begitu kuat, sedangkan tanggung jawab serta keniscayaan untuk menghayati kekuasaan dan uang sebagai peranti yang dipinjamkan oleh rakyat untuk menyejahterakan seluruh warga bangsa tanpa kecuali begitu lemah.

Seyogianya peringatan 100 tahun Kebangkitan Nasional dan Proklamasi Kemerdekaan tidak dihayati sebagai hura-hura emosional yang kosong belaka. Keduanya lebih patut dialami sebagai peringatan betapa kita niscaya mengatasi kebiasaan menghayati kekuasaan dan uang sebagai peranti digdaya untuk memuaskan nafsu dan kepentingan diri sendiri, dan menggantinya dengan kebiasaan baru untuk menghayati kekuasaan dan uang sebagai peranti yang dipinjamkan oleh rakyat untuk menyejahterakan seluruh warga bangsa Indonesia tanpa kecuali.

Peringatan itu bukan main- main. Absurditas absorbsi-diri menjadikan bangsa ini sebagai “bangsa di tapal batas” (a borderline nation), yaitu bangsa yang berada pada tapal batas tipis antara ”tetap ada” dan ”sedang sir- na”. Makna kontekstualnya: Kita sedang berada pada tapal batas tipis antara ”bangsa Indonesia yang tetap ada” dan ”bangsa Indonesia yang sedang sirna”. Agar bangsa Indonesia tetap ada (dan bertumbuh kembang), para politikus, pejabat, dan hamparan warga bangsa ini jangan terus menghidupi absorbsi-diri yang picik. Mereka niscaya keluar dari penjara sempit yang hanya selebar diri sendiri dan berbuat sebanyak mungkin bagi perwujudan kesejahteraan seluruh warga bangsa tanpa kecuali.

Limas Sutanto Psikiater Konsultan Psikoterapi, Wakil Presiden Asia Pacific Association of Psychotherapists, Tinggal di Malang

Sumber:http://cetak.kompas.com/read/xml/2008/08/16/00153619/bangsa.di.tapal.batas

Posted in Opini | Leave a Comment »

Aksi Penyandang Cacat Pukau Penonton di GKJ

Posted by The Champa Institute on August 16, 2008

Sabtu, 16 Agustus 2008 | 21:24 WIB
Laporan wartawan Kompas.com Inggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, SABTU – Keterbatasan fisik, ternyata tak serta merta membuat para penyandang cacat baik tuna netra, tuna rungu, tuna daksa dan tuna grahita berdiam diri. Justru, keterbatasan fisik itulah yang mendorong mereka untuk melakukan hal-hal yang di luar perkiraan banyak orang.

Termasuk dalam Pagelaran Khidmat Kilas Proklamasi yang berlangsung di Gedung Kesenian Jakarta (GKJ), Sabtu (16/8) malam ini. Sejumlah tarian diperagakan oleh para penyandang cacat. Salah satunya tari payung yang ditarikan oleh dua orang tuna daksa dan dua tuna rungu. Dua gadis manis dengan balutan baju merah khas minang, dengan gemulai menarikan tari payung, lengkap dengan kursi roda mereka. Sementara, dua orang remaja laki-laki, dengan baju dominan biru turut menyempurnakan tarian tersebut dengan gerakannya yang kompak.

Para tuna netra yang turut menaripun tak sulit menyesuaikan gerakan, meski mereka tak bisa melihat. Iringan musik tarian dilakukan oleh para tuna netra yang di antaranya memainkan alat musik berupa kibor, gitar, dan bas. Aksi mereka ini mengundang decak kagum, dan tak henti-hentinya tepuk tangan terlayang bagi mereka.

Selain tari payung, para penyandang cacat juga menarikan tarian daerah lainnya seperti tari piring, tari pukat, dan saman. Decak kagum penonton tampaknya belum akan berhenti. Sebab, pagelaran dalam rangka memeriahkan peringatan HUT RI ke-63 ini juga akan diisi berbagai tarian lainnya mulai dari Aceh hingga Papua.

Sebelumnya, dalam sambutan saat membuka acara ini, Meneg Pemberdayaan Perempuan Meutia Hatta mengatakan, para penyandang cacat ini telah memberikan kontribusi mengharumkan nama Indonesia hingga ke dunia. Beberapa kali, mereka telah melakukan pementasan pada berbagai acara berskala internasional.

Menurut Meutia, potensi yang dimiliki oleh para penyandang cacat perlu mendapatkan dukungan dari masyarakat. “Mereka memang memiliki keterbatasan fisik, namun bisa terus berkarya bagi Indonesia. Momentum ini harus kita lanjutkan, untuk memacu semangat mereka. Kita juga tidak melihat mereka sebagai orang yang harus dikasihani, tapi diberi kesempatan sebagai warga negara. Dengan begitu, mereka bisa mandiri,” demikian Meutia.

Sumber:http://www.kompas.com/read/xml/2008/08/16/21244163/aksi.penyandang.cacat.pukau.penonton.di.gkj

Posted in Opini | Leave a Comment »

Calon Anggota DPD Mulai Berguguran

Posted by The Champa Institute on July 23, 2008

[BENGKULU] Calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) pada pemilu 2009 di Provinsi Bengkulu mulai berguguran. Setelah dilakukan verifikasi persyaratan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Bengkulu tidak lengkap. Sesuai dengan aturan bagi calon yang tidak lengkap persyaratan langsung didiskualifikasi oleh KPU dari pencalonan.

Anggota KPU Provinsi Bengkulu, Okti Fitriani kepada SP, di Bengkulu, Selasa (22/7) pagi membenarkan hal tersebut. “Sekarang ada empat calon anggota DPD yang akan kami coret dari daftar pencalonan. Pasalnya, setelah kami periksa persyaratan dukungan kartu tanda penduduk (KTP), ternyata tidak menuhi sasaran yang ditetapkan dalam persyaratan, yakni 2.000 lembar fotokopi KTP berasal dari sembilan daerah tingkat II di Bengkulu,” ujarnya.

Empat calon DPD yang terancam dicoret dari pencalonan oleh KPU Provinsi Bengkulu itu, atas nama Elwis Alba, Agusmir, Nuriyana dan Yhonizar Hasan. Sebelumnya, dua calon DPD sudah dicoret KPU, yakni Andi Arif dan Sarwo Edi. Mereka dicoret dari daftar calon DPD, karena mengembalikan formulir dan melengkapi berkas pencalonan setelah batas pendaftaran berakhir.

Toleransi

KPU Provinsi Bengkulu masih memberikan toleransi kepada empat calon DPD tersebut segera melengkapi dukungan KTP sebanyak 2.000 lembar sampai tanggal 23 Juli. Jika sampai batas waktu yang ditetapkan KPU berakhir, tapi mereka tidak dapat melengkapi foto kopi 2.000 lembar, mereka akan didiskualifikasi.
Hingga saat ini, dari 25 balon DPD yang mengembalikan formulir pada 14 Juli lalu ke KPU Provinsi Bengkulu, sudah dua calon digugurkan dan sebentar lagi ada empat calon lagi yang akan mengalami nasib yang sama. Dengan demikian, masih ada 23 calon yang masih menjalani verifikasi administrasi di KPU Bengkulu.

Diperkirakan calon DPD yang lulus verifikasi administrasi dan faktual oleh KPU Provinsi Bengkulu 15 orang calon. Empat di antaranya calon yang kini masih menjadi anggota DPD dari Bengkulu, yakni Bambang Soeroso, Mahyudin, Eni Chairani, dan Muspani.

Sementara itu, sebanyak 30 calon anggota DPD Jawa Tengah (Jateng) dinyatakan belum memenuhi persyaratan. Dari verifikasi administrasi terhadap 34 calon yang resmi mengembalikan formulir, hanya empat calon yang sudah memenuhi syarat.

Anggota KPU Jateng, Ida Budhiati mengatakan, empat calon DPD Jateng yang sudah memenuhi syarat, adalah H Pupung Suharis, H Sudjati, H Munawar, dan H Munawar Sholeh.

Sedangkan, 30 calon yang belum memenuhi syarat itu di antaranya adalah tokoh-tokoh yang sudah memiliki nama besar, seperti anggota DPD Jateng KH Achmad Chalwani, Sekretaris PGRI Jateng Sulistiyo, Desainer Poppy Dharsono, Ketua Umum Parade Nusantara Sudir Santoso, dan Sekretaris PW Muhammadiyah KH Marpuji Ali.

Syarat pencalonan belum lengkap antara lain surat keterangan sebagai pemilih, syarat dukungan, dukungan belum memenuhi ketentuan undang-undang, yaitu 5.000 dukungan, tidak ada nama pendukungnya, dan tidak ada fotokopi KTP-nya.

“Banyak juga bukti dukungan bukan fotokopi KTP, tapi kartu mahasiswa, buku kenang-kenangan, dan kartu pelajar. Bahkan ada juga yang menggunakan buku alumni. Ini kan jelas tidak boleh,” katanya.

Sebanyak tujuh dari 65 calon anggota DPD asal Provinsi Jambi yang mengikuti verifikasi administrasi, gugur. Mereka gagal, karena dukungan masyarakat yang mereka peroleh tidak mencapai syarat minimal sekitar 2.000 orang.

“Jumlah calon anggota DPD yang mengikuti verifikasi faktual mulai Senin (21/7), sebanyak 58 orang. Kami akan memfokuskan penelitian legalitas KTP dan surat dukungan pada tahap verifikasi ini. Seleksi ini kami lakukan secara ketat agar calon anggota DPD yang lolos seleksi benar-benar bersih dan murni,” katanya. [143/142/141/148]

http://www.suarapembaruan.com/News/2008/07/22/Nusantar/nus01.htm

Posted in Politik | Leave a Comment »

Rusaknya DPR

Posted by The Champa Institute on July 23, 2008

Kamis, 24 Juli 2008 | 01:12 WIB
Laode Ida

Ditahannya Yusuf Emir Faisal (mantan Ketua Komisi IV DPR dari Fraksi PKB) menambah jumlah politisi yang terbukti melakukan penyalahgunaan jabatan untuk mendapat uang secara ilegal dalam alih fungsi hutan Bagan Siapi-api (Sumut).

Sebelumnya, yang sudah masuk ruang pesakitan adalah Al Amin Nasution (PPP) kasus alih fungsi hutan Pulau Bintan (Kepri); Bulyan Royan (PBR) kasus pengadaan kapal patroli Dephub; sejumlah mantan anggota DPR dan mantan anggota DPR yang kini menjadi pejabat negara yang terindikasi penerima aliran dana Bank Indonesia (BI).

Kenyataan itu menunjukkan adanya kebusukan yang mengisi ruang-ruang di lembaga wakil rakyat. Sinyalemen bau busuk itu, yang diperkuat hasil survei lembaga Transparency Internasional Indonesia (TII) yang menempatkan DPR sebagai salah satu lembaga terkorup di Indonesia. Bukti itu tak terbantahkan. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dengan menggunakan metode dan teknologi canggih, berhasil mengungkap bagian demi bagian dari gunung es itu.

Membersihkan DPR

Upaya membersihkan DPR merupakan bagian dari tugas mulia dan wajib hukumnya. Mengapa? Pertama, lembaga itu merupakan salah satu simbol dari wajah bangsa ini, wajah rakyat Indonesia. Padahal, masyarakat bangsa ini, dari suku dan agama apa pun, tidak ada yang menghalalkan korupsi.

Jika para politikus itu melakukan tindakan korupsi, sebenarnya mereka keluar dari habitat budaya dan kearifan asli rakyat yang diwakilinya. Tepatnya, mereka bukan wakil rakyat bangsa, tetapi wakil penjahat.

Kedua, anggota DPR sudah mendapat cukup banyak uang, jauh di atas rata-rata pendapatan rakyat yang diwakili. Berbagai pendapatan diterima setiap bulan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yakni gaji pokok, tunjangan kehormatan, uang representasi, tunjangan komunikasi, uang rapat, hingga biaya reses atau kunjungan kerja. Hanya mereka yang kehilangan nurani dan moralitas yang mau mencari tambahan dengan merampok uang negara atau pihak terkait.

Ketiga, DPR merupakan penentu utama kebijakan negeri ini. Anggota DPR memiliki posisi dan kewenangan yang kuat, baik dalam pembuatan UU, penentuan anggaran negara (budgeting), pengawasan (oversight), hingga pengangkatan pimpinan lembaga-lembaga negara. Maka, orang yang ada di dalamnya seharusnya menjalankan tugas mulia, tidak berperilaku busuk. Bila mereka jahat, produk-produknya pun tak bisa dibenarkan.

Kendati demikian, upaya memberantas korupsi atau penyalahgunaan jabatan di DPR bukan hal mudah. Setidaknya ada dua faktor penghambat.

Pertama, diakui atau tidak, praktik seperti itu cenderung menjadi budaya dan sistem. Pihak eksekutif sebagai mitra kerja, dalam membahas RUU apalagi yang terkait persetujuan anggaran, ”sudah mengerti” atau ”tahu sama tahu” perlunya uang pelicin untuk diberikan di bawah tangan kepada para operator anggota DPR atau melalui penghubung.

Jika tidak melibatkan diri dalam kebiasaan itu, jangan harap permintaannya akan disahuti alias diendapkan tanpa waktu pasti meski agenda yang diusulkan itu amat penting bagi keperluan masyarakat. Maka, daripada tak dikabulkan, lebih baik mengikuti kehendak pragmatis-materi para politikus. Padahal, semua agenda DPR juga sudah ada anggaran resminya. Artinya, meski bisa dikatakan terjebak sistem, dapat dikatakan para mitra kerja DPR (termasuk pihak daerah) juga turut berkontribusi dalam menciptakan dan memelihara kerusakan di lembaga wakil rakyat dari unsur parpol itu.

Kedua, para anggota DPR ada dalam tekanan parpol asal. Bahkan, kalau mau jujur, sebagian anggota DPR ”khusus ditugaskan” untuk mendapat dana parpol dengan berbagai cara, mulai dari strategi kasar dengan ”vokal di dalam rapat dan media, lalu diatur secara damai di tempat tertentu”, hingga cara-cara halus.

Maka, posisi strategis seperti pimpinan fraksi dan komisi biasanya diperebutkan dan merupakan porsi dari figur yang lihai mencari uang. Jika tidak memenuhi target setoran, jangan harap yang bersangkutan bisa bertahan pada posisi strategisnya karena sederet anggota lainnya siap menggantikan. Hanya dengan cara itu, parpol bisa eksis, termasuk membantu ”memakmurkan” pejabat penting di parpolnya.

Tidak jera

Tampaknya, kondisi seperti itu yang kemudian menjadikan sejumlah anggota DPR kini di kursi pesakitan. Namun, sebagian tampaknya belum jera, bahkan diduga kuat masih menjalankan kebiasaan buruk dan jahat, memanfaatkan kesempatan untuk memperoleh keuntungan materi secara pribadi, dan memperkaya diri selama menjadi anggota DPR.

Jika masih ingin dicalonkan lagi oleh parpolnya, faktor uang amat menentukan, selain untuk ke parpol, juga membiayai dukungan konstituen dan berbagai atribut yang diperlukan untuk sosialisasi dalam proses-proses kampanye seperti sekarang. Semua keperluan itu tak mungkin dipenuhi hanya oleh pendapatan resmi, apalagi gaji mereka tiap bulan dipotong oleh parpol asal.

Apa yang harus dilakukan? Diperlukan ketegasan presiden terhadap seluruh jajaran eksekutif dan masyarakat. Setiap membahas kebijakan, termasuk dengar pendapat dengan pemerintah, misalnya presiden harus memberi garis tegas agar para pembantunya tidak menoleransi keluarnya sepeser uang untuk anggota DPR. Semua pihak yang berhubungan dengan DPR harus tegas bersikap, menyatakan ”tidak” dengan tawaran uang atau gertakan politisi busuk. Sepanjang yang diperjuangkan adalah kepentingan rakyat, tak ada alasan untuk tawar-menawar dengan politisi busuk. Artinya, semua pihak harus berani mengingatkan agar wakil rakyat bekerja profesional sesuai aturan.

Laode Ida Wakil Ketua DPD RI; Pendapat Pribadi

http://cetak.kompas.com/read/xml/2008/07/24/01124178/rusaknya.dpr

Posted in Opini | Leave a Comment »

Upah Guru Terlalu Minim

Posted by The Champa Institute on July 23, 2008

Presiden Diminta Tak Buru-buru Tanda Tangani RPP Guru
Rabu, 23 Juli 2008 | 02:01 WIB

Jakarta, Kompas – Kesejahteraan guru yang masih rendah, meskipun sudah ada Undang-Undang Guru dan Dosen, memunculkan tuntutan adanya ketentuan upah minimum guru. Adanya ketentuan ini sangat dibutuhkan agar posisi tawar guru tidak tetap atau guru honorer menjadi lebih kuat.

”Soal kesejahteraan guru, pemerintah masih berorientasi ke guru pegawai negeri sipil (PNS). Padahal, upah guru honorer sangat menyedihkan,” kata Suparman, Ketua Umum Federasi Guru Independen Indonesia (FGII) di Jakarta, Selasa (22/7).

Suparman mengatakan bahwa kisaran upah guru honorer di berbagai wilayah Tanah Air Rp 50.000-Rp 500.000 per bulan. Selain itu, posisi guru honorer ini lemah karena kapan pun bisa diberhentikan tanpa alasan yang jelas.

Yanti Sriyulianti, Wakil Sekretaris Jenderal FGII, mengatakan, besarnya upah minimum guru honorer itu diharapkan sama dengan gaji pokok guru PNS yang berkisar Rp 1,3 juta.

Jangan buru-buru

Di Makassar, Sulawesi Selatan, Komisi X DPR meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono agar tidak buru-buru menandatangani Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Guru yang tengah menuai kontroversi. Presiden harus mencermati bahwa draf RPP yang ada saat ini tidak memberi bekal kesejahteraan hari tua bagi sekitar 1 juta guru yang segera pensiun.

Hal tersebut dikemukakan anggota Komisi X DPR An- war Arifin (Fraksi Partai Golkar) dan Cyprianus Aoer (Fraksi PDI-P) di sela-sela reses di Makassar. Hal senada dikemukakan Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia Sulawesi Selatan, Muh Asmin.

”Draf RPP yang ada sekarang benar-benar menzalimi para guru yang berusia 50 tahun ke atas dan bermasa kerja lebih dari 25 tahun. Mereka sudah berjasa mendidik presiden, menteri, dan tokoh-tokoh yang banyak berperan mengelola negara saat ini, tapi pengabdian mereka justru dinafikan dan dipersulit untuk memperoleh sertifikat pendidik,” ujar Anwar. Padahal, sertifikat itulah yang bakal digunakan para guru untuk memperoleh tunjangan hari tua yang memadai.

Cyprianus mengingatkan, sebuah regulasi yang buru-buru diterbitkan di tengah kontroversi tataran publik tidak akan produktif bagi rezim yang menandatanganinya.

”Presiden SBY harus mengingat bahwa dari 2,7 juta guru yang ada saat ini, sekitar 30-40 persen atau sekitar 1 juta di antaranya akan merasa terkhianati oleh pemerintah yang seolah- olah berjuang menyejahterakan guru, tapi ternyata omong kosong,” paparnya. (INE/ELN/NAR)

http://cetak.kompas.com/read/xml/2008/07/23/02015645/upah.guru.terlalu.minim

Posted in Pendidikan | Leave a Comment »

Verifikasi Administrasi DPD Molor

Posted by The Champa Institute on July 23, 2008

Kamis, 24 Juli 2008 | 01:05 WIB

Jakarta, Kompas – Tahap verifikasi administrasi calon anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dijadwalkan pada tanggal 22 Juli tidak bisa ditepati oleh Komisi Pemilihan Umum provinsi. Alasannya, waktu yang mepet antara pengembalian formulir calon anggota DPD dan penyelesaian verifikasi administrasi.

Anggota KPU, Endang Sulastri, Rabu (23/7), mengatakan, KPU provinsi mempunyai waktu sedikit untuk melakukan verifikasi administrasi. Apalagi sebagian besar calon anggota DPD baru menyerahkan berkas pendaftaran pada 14 Juli pukul 00.00. Dengan demikian, KPU provinsi baru mulai bekerja pada 15 Juli. Padahal, untuk verifikasi administrasi itu juga dibutuhkan waktu selama tujuh hari untuk perbaikan berkas pendaftaran oleh para calon anggota DPD.

”Untuk itulah KPU provinsi harus mengebut menyelesaikan verifikasi administrasi supaya tahap selanjutnya, yaitu verifikasi faktual, bisa segera dilaksanakan,” kata Endang.

Meski begitu, Endang tetap yakin tahapan verifikasi calon anggota DPD bisa diselesaikan tepat waktu, yaitu 22 Agustus. Untuk verifikasi faktual dukungan calon anggota DPD, Endang mengatakan, KPU kabupaten/kota menggunakan sampel untuk mendatangi para pendukung calon anggota DPD.

Secara terpisah, anggota KPU Provinsi DKI Jakarta, Aminullah, mengatakan, KPU DKI Jakarta akan memanggil 43 calon anggota DPD yang sudah diperiksa berkas administrasinya. Mereka harus datang ke KPU DKI Jakarta untuk menunjukkan berkas-berkas asli, seperti KTP, ijazah, dan surat pengunduran diri bagi anggota TNI/Polri.

”Dari hasil verifikasi administrasi faktual itu nanti, hari Jumat (25/7) akan diumumkan siapa saja yang lolos. Setelah itu baru dilakukan verifikasi faktual dukungan calon anggota DPD,” katanya.

Sementara itu, anggota KPU Daerah Istimewa Yogyakarta, Syamsul Bayan, mengatakan, verifikasi administrasi calon anggota DPD untuk wilayah Yogyakarta sudah selesai pada Selasa (22/7). Saat ini berkas-berkas dukungan calon anggota DPD sedang dikirimkan ke kabupaten/kota untuk dilakukan verifikasi faktual dukungan.

Endang Sulastri menambahkan, calon anggota DPD yang mendaftar sebagian besar laki-laki. Jumlah perempuan sangat minim, bahkan ada satu provinsi yang tak ada calon perempuannya. Misalnya Provinsi Papua, calon anggota DPD berjumlah 29 dan semua laki-laki. Perempuan calon anggota DPD yang paling banyak dari Provinsi Jambi.

”Sangat disayangkan, calon perempuan ini sedikit sekali. Rata-rata hanya satu sampai lima orang dalam setiap provinsi,” kata Endang. (SIE)

Sumber:http://cetak.kompas.com/read/xml/2008/07/24/0105343/verifikasi.administrasi.dpd.molor

Posted in Politik | Leave a Comment »

The Champa Institute

Posted by The Champa Institute on February 25, 2008

The Champa Institute  adalah perkumpulan masa depan yang saat ini berkedudukan di Ruang Maya dan merupakan media belajar bagi semua. Tempat dimana kita berinteraksi, berbagi pengetahuan dan pengalaman dalam ”mengembangkan demokrasi, membangun kesejahteraan dan mewujudkan keadilan-sosial”

The Champa Institute membawa nilai-nilai keberagaman, kesejahteraan, keadilan-sosial dan demokrasi untuk mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat yang sejahtera, adil dan demokratis. Maka menjadi penting, munculnya ide-ide, berbagi pengetahuan dan pengalaman.

Kata ” Champa” sendiri diambil dari nama ”jujuk” atau makam seorang dari negeri Champa-Kamboja yang ada di Desa Kumalasa, Pulau Bawean. Sampai saat ini masyarakat Kumalasa menyebut dirinya sebagai Putra Champa.  Suatu ketika nanti, The Champa Institute akan betul-betul menjelma sebagai sebuah lembaga civic education di dunia nyata, yang berkedudukan di Desa Kumalasa, Pulau Bawean. Saat ini baru meretas jiwa, menarik nafas dan mengumpul kekuatan. Tidak ada kata ”terlalu” lambat, namun semua adalah proses menuju ke arah yang lebih baik.***

Posted in Pelaku | Leave a Comment »