The Champa Institute

Democracy and Social Justice

Archive for the ‘Politik’ Category

Putusan KPU Bingungkan Pemilih

Posted by The Champa Institute on August 18, 2008

Peserta Pemilu Bertambah 4 Parpol

KOMPAS/PRIYOMBODO / Kompas Images
Para ketua umum dan sekjen empat parpol yang berhak ikut Pemilu 2009 sesuai putusan PTUN Jakarta menunjukkan nomor urut parpolnya saat pengundian di kantor KPU, Jakarta, Sabtu (16/8). Parpol-parpol itu adalah peserta Pemilu 2004 yang tak memiliki kursi di DPR.

Senin, 18 Agustus 2008 | 03:00 WIB

Jakarta, Kompas – Keputusan Komisi Pemilihan Umum atau KPU menetapkan empat partai politik peserta Pemilihan Umum 2004 sebagai peserta susulan Pemilu 2009 berpotensi membingungkan pemilih. Sikap itu menunjukkan lemahnya KPU menghadapi tekanan dari parpol pula. Padahal, KPU masih memiliki peluang hukum untuk mempertahankan putusan sebelumnya.

Penilaian itu disampaikan Ketua Badan Pengawas Pemilu 2009 Nur Hidayat Sardini di Jakarta, Minggu (17/8). ”Paling tidak, pemilih di luar Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam akan bertanya, bahkan bingung, karena urutan parpol peserta pemilunya melompat. Apalagi, keputusan ini tidak diikuti dengan sosialisasi,” ujarnya lagi.

Sabtu lalu, KPU memutuskan melaksanakan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta serta menetapkan Partai Buruh, Partai Merdeka, Partai Sarikat Islam (PSI), dan Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia (PPNUI) sebagai peserta Pemilu 2009. Keempatnya adalah partai peserta Pemilu 2004 yang tidak memiliki kursi di DPR.

Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) juga membatalkan Pasal 316 (d) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD, yang memberikan keistimewaan kepada partai peserta Pemilu 2004 yang memiliki kursi di DPR, meski tak memenuhi ketentuan ambang batas perolehan suara (electoral threshold), berhak mengikuti Pemilu 2009.

Sosialisasi kurang

Nur Hidayat mengakui, selama ini banyak keputusan KPU belum disosialisasikan dengan baik, termasuk cara pemberian suara. Tahapan Pemilu 2009 belum terlaksana sebagaimana semestinya pula. Dengan menetapkan peserta susulan Pemilu 2009, KPU semakin menyulitkan dan membingungkan pemilih.

Maret lalu, KPU menetapkan 34 parpol sebagai peserta Pemilu 2009 tingkat nasional dan enam parpol lokal di Aceh. Di tingkat nasional, nomor urut parpol adalah 1-34 dan 35-40 untuk parpol lokal Aceh. Sabtu, keempat parpol peserta Pemilu 2009 baru itu memakai nomor urut 41-44. ”Ini dapat mempersulit dan membingungkan pemilih. Apalagi, selama ini sosialisasi dari KPU kurang,” kata Nur Hidayat.

Anggota KPU, Andi Nurpati, di Jakarta, Jumat malam, mengatakan, rapat pleno KPU memutuskan menghormati keputusan PTUN. Karena itu, KPU menetapkan keempat partai itu sebagai peserta pemilu.

Nur Hidayat menegaskan, memang di satu sisi KPU bisa dinilai menghargai putusan hukum. Namun, sebelumnya KPU melakukan ”perlawanan” saat MK membatalkan Pasal 316 (d) UU Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD yang memungkinkan keempat partai itu mengikuti pemilu. Keempat partai itu akhirnya mengajukan gugatan ke PTUN.

Selain empat partai itu, PTUN Jakarta juga memutuskan Partai Republiku Indonesia berhak mengikuti Pemilu 2009. Namun, KPU belum menentukan sikap atas putusan itu. Nur Hidayat menyarankan KPU mengajukan banding. (tra)

Sumber:http://cetak.kompas.com/read/xml/2008/08/18/00141236/putusan.kpu.bingungkan.pemilih

Posted in Politik | Leave a Comment »

Tan Malaka, Sejak Agustus Itu

Posted by The Champa Institute on August 17, 2008

Senin, 11 Agustus 2008

SAYA bisa bayangkan pagi hari 17 Agustus 1945 itu, di halaman sebuah rumah di Jalan Pegangsaan, Jakarta: menjelang pukul 09:00, semua yang hadir tahu, mereka akan melakukan sesuatu yang luar biasa.

Hari itu memang ada yang menerobos dan ada yang runtuh. Yang runtuh bukan sebuah kekuasaan politik; Hindia Belanda sudah tak ada, otoritas pendudukan Jepang yang menggantikannya baru saja kalah. Yang ambruk sebuah wacana.

Sebuah wacana adalah sebuah bangunan perumusan. Tapi yang berfungsi di sini bukan sekadar bahasa dan lambang. Sebuah wacana dibangun dan ditopang kekuasaan, dan sebaliknya membangun serta menopang kekuasaan itu. Ia mencengkeram. Kita takluk dan bahkan takzim kepadanya. Sebelum 17 Agustus 1945, ia membuat ribuan manusia tak mampu menyebut diri dengan suara penuh, ”kami, bangsa Indonesia”–apalagi sebuah ”kami” yang bisa ”menyatakan kemerdekaan”.

Agustus itu memang sebuah revolusi, jika revolusi, seperti kata Bung Karno, adalah ”menjebol dan membangun”. Wacana kolonial yang menguasai penghuni wilayah yang disebut ”Hindia Belanda” jebol, berantakan. Dan ”kami, bangsa Indonesia” kian menegaskan diri.

Sebulan kemudian, 19 September 1945, dari pelbagai penjuru orang mara berduyun menghendaki satu rapat akbar untuk menegaskan ”kemerdekaan” mereka, ”Indonesia” mereka. Bahkan penguasa militer Jepang tak berdaya menahan pernyataan politik orang ramai di Lapangan Ikada itu.

Dua tahun kemudian, meletus pertempuran yang nekat, sengit, dan penuh korban, ketika ratusan pemuda melawan kekuatan militer Belanda yang hendak membuat negeri ini ”Hindia Belanda” kembali. Dari medan perang itu Pramoedya Ananta Toer mencatat dalam Di Tepi Kali Bekasi: sebuah revolusi besar sedang terjadi, ”revolusi jiwa—dari jiwa jajahan dan hamba menjadi jiwa merdeka….”.

Walhasil, sebuah subyek (”jiwa merdeka”) lahir. Agaknya itulah makna dari mereka yang gugur, terbaring, tinggal jadi ”tulang yang berserakan, antara Krawang dan Bekasi”, seperti disebut dalam sajak Chairil Anwar yang semua kita hafal. Subyek lahir sebagai sebuah laku yang ”sekali berarti/sudah itu mati”, untuk memakai kata-kata Chairil lagi dari sajak yang lain. Sebab subyek dalam revolusi adalah sebuah tindakan heroik, bukan seorang hero.

Dalam hal ini Tan Malaka benar: ”Revolusi bukanlah suatu pendapatan otak yang luar biasa, bukan hasil persediaan yang jempolan dan bukan lahir atas perintah seorang manusia yang luar biasa.”

Tan Malaka menulis kalimat itu dalam Aksi Massa yang terbit pada 1926. Dua puluh tahun kemudian memang terbukti bahwa, seperti dikatakannya pula, ”Revolusi timbul dengan sendirinya sebagai hasil dari berbagai keadaan.”

Itulah Revolusi Agustus.

Tapi kemudian tampak betapa tak mudahnya memisahkan perbuatan yang heroik dari sang X yang berbuat, yang terkadang disambut sebagai ”hero” atau ”pelopor”. Sebab tiap revolusi digerakkan oleh sebuah atau sederet pilihan + keputusan, dan tiap keputusan selalu diambil oleh satu orang atau lebih. Dan ketika revolusi hendak jadi perubahan yang berkelanjutan, ia butuh ditentukan oleh satu agenda. Ia juga akan dibentuk oleh satu pusat yang mengarahkan proses untuk melaksanakan agenda itu.

Sekitar seperempat abad setelah 1945, Bung Karno, yang ingin menegaskan bahwa Revolusi Agustus ”belum selesai”, mengutarakan sebuah rumus. Ia sebut ”Re-So-Pim”: Revolusi-Sosialisme-Pimpinan. Bagi Bung Karno, revolusi Indonesia mesti punya arah, punya ”teori”, yakni sosialisme, dan arah itu ditentukan oleh pimpinan, yakni ”Pemimpin Besar Revolusi”.

Tan Malaka tak punya rumus seperti itu. Tapi ia tetap seorang Marxis-Leninis yang yakin akan perlunya ”satu partai yang revolusioner”, yang bila berhubungan baik dengan rakyat banyak akan punya peran ”pimpinan”.

Bahwa ia percaya kepada revolusi yang ”timbul dengan sendirinya”, hasil dari ”berbagai keadaan”, menunjukkan bagaimana ia, seperti hampir tiap Marxis-Leninis, berada di antara dua sisi dialektika: di satu sisi, perlunya ”teori” atau ”kesadaran” tentang revolusi sosialis; di sisi lain, perlunya (dalam kata-kata Tan Malaka) ”pengupasan yang cocok betul atas masyarakat Indonesia”.

Di situ, ada ambiguitas. Tapi ambiguitas itu agaknya selalu menghantui agenda perubahan yang radikal ke arah pembebasan Indonesia.

 

l l l 

TAK begitu jelas, apa yang dikerjakan Tan Malaka pada Agustus 1945. Yang bisa saya ikuti adalah yang terjadi sejak proklamasi kemerdekaan bergaung.

Beberapa pekan setelah 17 Agustus 1945, di Serang, wilayah Banten, Tan Malaka bertemu dengan Sjahrir. Mungkin itulah buat pertama kalinya tokoh kiri radikal di bawah tanah itu berembug dengan sang tokoh sosial demokrat. Tan Malaka dan Sjahrir secara ideologis berseberangan; seperti halnya tiap Marxis-Leninis, Tan Malaka menganggap seorang sosial-demokrat sejenis Yudas.

Tapi seperti dituturkan kembali oleh Abu Bakar Lubis —orang yang menyatakan pernah dapat perintah Presiden Soekarno untuk menangkap Tan Malaka—dalam pertemuan di Serang itu Tan Malaka mengajak Sjahrir untuk bersama-sama menyingkirkan Soekarno sebagai pemimpin revolusi. Menurut cerita yang diperoleh A.B. Lubis pula, Sjahrir menjawab: jika Tan Malaka bisa menunjukkan pengaruhnya sebesar 5 persen saja dari pengaruh Soekarno di kalangan rakyat, Sjahrir akan ikut bersekutu.

Ada sikap meremehkan dalam kata-kata Sjahrir itu. Konon ia juga menasihati agar Tan Malaka berkeliling Jawa untuk melihat keadaan lebih dulu sebelum ambil sikap.

Jika benar penuturan A.B. Lubis (saya baca dalam versi Inggris, dalam jurnal Indonesia, April 1992), pertemuan di Serang itu lebih berupa sebuah perselisihan: sang ”radikal” tak cocok dengan sang ”pragmatis”.

Tan Malaka tampaknya hendak menjalankan tesis Trotsky tentang ”revolusi terus-menerus”. Bagi Trotsky, di sebuah negeri seperti Rusia dan Indonesia—yang tak punya kelas borjuasi yang kuat—revolusi sosialis harus berlangsung tanpa jeda. Trotsky tak setuju dengan teori bahwa dalam masyarakat seperti Rusia dan Indonesia revolusi berlangsung dalam dua tahap: pertama, tahap ”borjuis” dan ”demokratis”; kedua, baru setelah itu, ”tahap sosialis”.

Bagi Trotsky, di negeri yang ”setengah-feodal dan setengah-kolonial”, kaum borjuis terlampau lemah untuk menyelesaikan agenda revolusi tahap pertama: membangun demokrasi, mereformasi pemilikan tanah, dan menciptakan pertumbuhan ekonomi. Maka kaum proletarlah yang harus melaksanakan revolusi itu. Begitu tercapai tujuannya, kelas buruh melanjutkan revolusi tahap kedua, ”tahap sosialis”.

Ini tentu sebuah pandangan yang terlampau radikal—bahkan bagi Rusia pada tahun 1920-an, di suatu masa ketika Lenin terpaksa harus melonggarkan kendali Negara atas kegiatan ekonomi, dan kelas borjuis muncul bersama pertumbuhan yang lebih pesat. Di Indonesia agenda Trotskyis itu bisa seperti garis yang setia kepada gairah 1945. Dilihat dari sini, niat Tan Malaka tak salah: ia, yang melihat dirinya wakil proletariat, harus menggantikan Soekarno, wakil kelas borjuis yang lemah.

Tapi Sjahrir, sang ”pragmatis”, juga benar: pengaruh Tan Malaka di kalangan rakyat tak sebanding dengan pengaruh Bung Karno. Dunia memang alot. Di sini ”pragmatisme” Sjahrir (yang juga seorang Marxis), sebenarnya tak jauh dari tesis Tan Malaka sendiri. Kita ingat tesis pengarang Madilog ini: revolusi lahir karena ”berbagai keadaan”, bukan karena adanya pemimpin dengan ”otak yang luar biasa”.

Tapi haruskah seorang revolusioner hanya mengikuti ”berbagai keadaan” di luar dirinya? György Lukács, pemikir Marxis yang oleh Partai Komunis pernah dianggap menyeleweng itu, membela dirinya dalam sebuah risalah yang dalam versi Jerman disebut Chvostismus und Dialektik, dan baru diterbitkan di Hungaria pada 1996, setelah 70 tahun dipendam.

Dari sana kita tahu, Lukács pada dasarnya dengan setia mengikuti Lenin. Ia mengecam ”chvostismus”. Kata ini pernah dipakai Lenin untuk menunjukkan salahnya mereka yang hanya ”mengekor” keadaan obyektif untuk menggerakkan revolusi. Bagi Lenin dan bagi Lukács, revolusi harus punya komponen subyektif.

Tentu, ada baku pengaruh antara dunia subyektif dan dunia obyektif; ada interaksi antara niat dan kesadaran seorang revolusioner dan ”berbagai keadaan” di luar dirinya. Tapi, kata Lukács, di saat krisis, kesadaran revolusioner itulah yang memberi arah. Penubuhannya adalah Partai Komunis.

Tapi seberapa bebaskah ”kesadaran revolusioner” itu dari wacana yang dibangun Partai itu sendiri? Saktikah Partai Komunis hingga bisa jadi subyek yang tanpa cela, sesosok hero?

Ternyata, sejarah Indonesia menunjukkan PKI juga punya batas. Partai ini harus mengakui kenyataan bahwa ia hidup di tengah ”lautan borjuis kecil”. Agar revolusi menang, ia harus bekerja sama dengan partai yang mewakili ”borjuis kecil” itu. Ia tak akan berangan-angan seperti Tan Malaka yang hendak merebut kepemimpinan Bung Karno. Di bawah Aidit, PKI bahkan akhirnya meletakkan diri di bawah wibawa Presiden itu.

Pada 1965 terbukti strategi ini gagal. PKI begitu besar tapi kehilangan kemandirian dan militansinya. Ia tak melawan pada saat yang menentukan, tatkala militer dan partai ”borjuasi kecil” yang selama ini jadi sekutunya menghantamnya. PKI terbawa patuh mengikuti jalan Bung Karno, sang Pemimpin Besar Revolusi, yang mementingkan persatuan nasional.

Terkurung di bawah wacana ”persatuan nasional”, agenda radikal tersisih dan sunyi. Terutama dari sebuah Partai yang mewakili sebuah minoritas—yakni proletariat di sebuah negeri yang tak punya mayoritas kaum buruh. Tan Malaka sendiri mencoba mengelakkan ketersisihan itu dengan tak hendak mengikuti garis Moskow, ketika pada 1922 ia menganjurkan perlunya Partai Komunis menerima kaum ”Pan-Islamis”—yang bagi kaum komunis adalah bagian dari ”borjuasi”—guna mengalahkan imperialisme.

Tapi ia juga akhirnya sendirian. Sang radikal, yang ingin mengubah dunia tanpa jeda tanpa kompromi, bergerak antara tampak dan tidak. Ia muncul menghilang bagaikan titisan dewa. Sejak Agustus 1945, Tan Malaka adalah makhluk legenda.

Sebuah legenda memang memikat. Tapi dalam pembebasan mereka yang terhina dan lapar, sang pahlawan sebaiknya mati. Revolusi tak pernah sama dengan dongeng yang sempurna.

Jakarta, 7 Agustus 2008.

Goenawan Mohamad

Sumber:http://www.tempointeraktif.com/hg/caping//2008/08/11/mbm.20080811.CTP127899.id.html

Posted in Politik | Leave a Comment »

Umumkan Politisi Busuk agar Tidak Dipilih

Posted by The Champa Institute on August 17, 2008

pemilu 2009
Umumkan Politisi Busuk agar Tidak Dipilih
KOMPAS/PRIYOMBODO / Kompas Images
Amplop berisi 30 nama anggota Dewan dari Fraksi Partai Golkar yang diindikasikan bermasalah oleh Gerakan Nasional Tidak Pilih Politisi Busuk diperlihatkan saat akan disampaikan di kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Jumat (15/8). Daftar anggota Dewan dari tujuh partai besar lainnya juga akan dikirim ke masing-masing kantor DPP partai politik tersebut.

Sabtu, 16 Agustus 2008 | 03:00 WIB

Jakarta, Kompas – Momen pemilihan umum legislatif dan eksekutif tahun 2009 harus menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk menghakimi para politisi dan partai politik yang terbukti tidak memihak rakyat.

Dengan adanya kesempatan penghakiman itu, masyarakat diminta turut aktif mengampanyekan dan menolak memilih atau mencoblos para politisi atau parpol busuk seperti itu.

Demikian antara lain isi deklarasi para korban pelanggar hak asasi manusia (HAM) untuk membersihkan Pemilu 2009 dari para politisi dan parpol busuk, yang disampaikan di halaman kantor Kontras, Jakarta, Jumat (15/8). Turut hadir para pegiat sejumlah lembaga swadaya masyarakat dan para korban pelanggaran HAM.

”Pemilu bukanlah pesta demokrasi seperti dicanangkan Orde Baru. Pemilu adalah hari penghakiman di mana rakyat menjadi hakim untuk memutuskan apakah si calon layak menerima mandat dari kita atau tidak. Mari cegah para politisi busuk masuk ke dalam jajaran pemerintahan,” ujar Asmara Nababan dari perkumpulan Demos.

Menurut Asmara, gerakan ini nantinya akan dikonkretkan dalam bentuk kampanye antipolitisi busuk dan penolakan terhadap para calon anggota legislatif, eksekutif, dan parpol. Nama-nama mereka akan dipublikasikan secara terbuka. Dia mengaku tidak masalah jika ada pihak yang mempersoalkan dan menggugat gerakan itu.

Asmara menjelaskan, politisi atau parpol busuk terdiri dari banyak kategori, mulai dari pelanggar HAM, perusak lingkungan hidup, politisi tidak bermoral yang melecehkan perempuan, politisi atau parpol yang terlibat dalam korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta tindak kriminal lainnya.

”Kami akan publikasikan nama-nama para caleg dan calon presiden atau wakil presiden yang masuk dalam kategori. Misalnya dalam konteks pelanggaran HAM, baik mereka yang terlibat aktif (dalam pelanggaran HAM) atau yang selama ini diketahui tidak mendukung proses penegakan HAM (pasif),” ujar Asmara.

Dalam deklarasi yang dibacakan Suciwati, istri aktivis HAM yang dibunuh, Munir, disebutkan penolakan terhadap para politisi dan calon anggota legislatif dan eksekutif yang selama ini melakukan pelanggaran HAM atau setidaknya tidak mendukung upaya penuntasan kasus pelanggaran HAM.

Para deklarator juga menyerukan kepada parpol untuk tidak mencalonkan orang-orang yang melakukan sejumlah tindakan tadi, sekaligus menyerukan ke seluruh masyarakat untuk tidak memilih para politisi itu. (DWA)

Sumber:http://cetak.kompas.com/read/xml/2008/08/16/00045184/umumkan.politisi.busuk.agar.tidak.dipilih

Posted in Politik | Leave a Comment »

Calon Anggota DPD Mulai Berguguran

Posted by The Champa Institute on July 23, 2008

[BENGKULU] Calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) pada pemilu 2009 di Provinsi Bengkulu mulai berguguran. Setelah dilakukan verifikasi persyaratan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Bengkulu tidak lengkap. Sesuai dengan aturan bagi calon yang tidak lengkap persyaratan langsung didiskualifikasi oleh KPU dari pencalonan.

Anggota KPU Provinsi Bengkulu, Okti Fitriani kepada SP, di Bengkulu, Selasa (22/7) pagi membenarkan hal tersebut. “Sekarang ada empat calon anggota DPD yang akan kami coret dari daftar pencalonan. Pasalnya, setelah kami periksa persyaratan dukungan kartu tanda penduduk (KTP), ternyata tidak menuhi sasaran yang ditetapkan dalam persyaratan, yakni 2.000 lembar fotokopi KTP berasal dari sembilan daerah tingkat II di Bengkulu,” ujarnya.

Empat calon DPD yang terancam dicoret dari pencalonan oleh KPU Provinsi Bengkulu itu, atas nama Elwis Alba, Agusmir, Nuriyana dan Yhonizar Hasan. Sebelumnya, dua calon DPD sudah dicoret KPU, yakni Andi Arif dan Sarwo Edi. Mereka dicoret dari daftar calon DPD, karena mengembalikan formulir dan melengkapi berkas pencalonan setelah batas pendaftaran berakhir.

Toleransi

KPU Provinsi Bengkulu masih memberikan toleransi kepada empat calon DPD tersebut segera melengkapi dukungan KTP sebanyak 2.000 lembar sampai tanggal 23 Juli. Jika sampai batas waktu yang ditetapkan KPU berakhir, tapi mereka tidak dapat melengkapi foto kopi 2.000 lembar, mereka akan didiskualifikasi.
Hingga saat ini, dari 25 balon DPD yang mengembalikan formulir pada 14 Juli lalu ke KPU Provinsi Bengkulu, sudah dua calon digugurkan dan sebentar lagi ada empat calon lagi yang akan mengalami nasib yang sama. Dengan demikian, masih ada 23 calon yang masih menjalani verifikasi administrasi di KPU Bengkulu.

Diperkirakan calon DPD yang lulus verifikasi administrasi dan faktual oleh KPU Provinsi Bengkulu 15 orang calon. Empat di antaranya calon yang kini masih menjadi anggota DPD dari Bengkulu, yakni Bambang Soeroso, Mahyudin, Eni Chairani, dan Muspani.

Sementara itu, sebanyak 30 calon anggota DPD Jawa Tengah (Jateng) dinyatakan belum memenuhi persyaratan. Dari verifikasi administrasi terhadap 34 calon yang resmi mengembalikan formulir, hanya empat calon yang sudah memenuhi syarat.

Anggota KPU Jateng, Ida Budhiati mengatakan, empat calon DPD Jateng yang sudah memenuhi syarat, adalah H Pupung Suharis, H Sudjati, H Munawar, dan H Munawar Sholeh.

Sedangkan, 30 calon yang belum memenuhi syarat itu di antaranya adalah tokoh-tokoh yang sudah memiliki nama besar, seperti anggota DPD Jateng KH Achmad Chalwani, Sekretaris PGRI Jateng Sulistiyo, Desainer Poppy Dharsono, Ketua Umum Parade Nusantara Sudir Santoso, dan Sekretaris PW Muhammadiyah KH Marpuji Ali.

Syarat pencalonan belum lengkap antara lain surat keterangan sebagai pemilih, syarat dukungan, dukungan belum memenuhi ketentuan undang-undang, yaitu 5.000 dukungan, tidak ada nama pendukungnya, dan tidak ada fotokopi KTP-nya.

“Banyak juga bukti dukungan bukan fotokopi KTP, tapi kartu mahasiswa, buku kenang-kenangan, dan kartu pelajar. Bahkan ada juga yang menggunakan buku alumni. Ini kan jelas tidak boleh,” katanya.

Sebanyak tujuh dari 65 calon anggota DPD asal Provinsi Jambi yang mengikuti verifikasi administrasi, gugur. Mereka gagal, karena dukungan masyarakat yang mereka peroleh tidak mencapai syarat minimal sekitar 2.000 orang.

“Jumlah calon anggota DPD yang mengikuti verifikasi faktual mulai Senin (21/7), sebanyak 58 orang. Kami akan memfokuskan penelitian legalitas KTP dan surat dukungan pada tahap verifikasi ini. Seleksi ini kami lakukan secara ketat agar calon anggota DPD yang lolos seleksi benar-benar bersih dan murni,” katanya. [143/142/141/148]

http://www.suarapembaruan.com/News/2008/07/22/Nusantar/nus01.htm

Posted in Politik | Leave a Comment »

Verifikasi Administrasi DPD Molor

Posted by The Champa Institute on July 23, 2008

Kamis, 24 Juli 2008 | 01:05 WIB

Jakarta, Kompas – Tahap verifikasi administrasi calon anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dijadwalkan pada tanggal 22 Juli tidak bisa ditepati oleh Komisi Pemilihan Umum provinsi. Alasannya, waktu yang mepet antara pengembalian formulir calon anggota DPD dan penyelesaian verifikasi administrasi.

Anggota KPU, Endang Sulastri, Rabu (23/7), mengatakan, KPU provinsi mempunyai waktu sedikit untuk melakukan verifikasi administrasi. Apalagi sebagian besar calon anggota DPD baru menyerahkan berkas pendaftaran pada 14 Juli pukul 00.00. Dengan demikian, KPU provinsi baru mulai bekerja pada 15 Juli. Padahal, untuk verifikasi administrasi itu juga dibutuhkan waktu selama tujuh hari untuk perbaikan berkas pendaftaran oleh para calon anggota DPD.

”Untuk itulah KPU provinsi harus mengebut menyelesaikan verifikasi administrasi supaya tahap selanjutnya, yaitu verifikasi faktual, bisa segera dilaksanakan,” kata Endang.

Meski begitu, Endang tetap yakin tahapan verifikasi calon anggota DPD bisa diselesaikan tepat waktu, yaitu 22 Agustus. Untuk verifikasi faktual dukungan calon anggota DPD, Endang mengatakan, KPU kabupaten/kota menggunakan sampel untuk mendatangi para pendukung calon anggota DPD.

Secara terpisah, anggota KPU Provinsi DKI Jakarta, Aminullah, mengatakan, KPU DKI Jakarta akan memanggil 43 calon anggota DPD yang sudah diperiksa berkas administrasinya. Mereka harus datang ke KPU DKI Jakarta untuk menunjukkan berkas-berkas asli, seperti KTP, ijazah, dan surat pengunduran diri bagi anggota TNI/Polri.

”Dari hasil verifikasi administrasi faktual itu nanti, hari Jumat (25/7) akan diumumkan siapa saja yang lolos. Setelah itu baru dilakukan verifikasi faktual dukungan calon anggota DPD,” katanya.

Sementara itu, anggota KPU Daerah Istimewa Yogyakarta, Syamsul Bayan, mengatakan, verifikasi administrasi calon anggota DPD untuk wilayah Yogyakarta sudah selesai pada Selasa (22/7). Saat ini berkas-berkas dukungan calon anggota DPD sedang dikirimkan ke kabupaten/kota untuk dilakukan verifikasi faktual dukungan.

Endang Sulastri menambahkan, calon anggota DPD yang mendaftar sebagian besar laki-laki. Jumlah perempuan sangat minim, bahkan ada satu provinsi yang tak ada calon perempuannya. Misalnya Provinsi Papua, calon anggota DPD berjumlah 29 dan semua laki-laki. Perempuan calon anggota DPD yang paling banyak dari Provinsi Jambi.

”Sangat disayangkan, calon perempuan ini sedikit sekali. Rata-rata hanya satu sampai lima orang dalam setiap provinsi,” kata Endang. (SIE)

Sumber:http://cetak.kompas.com/read/xml/2008/07/24/0105343/verifikasi.administrasi.dpd.molor

Posted in Politik | Leave a Comment »