The Champa Institute

Democracy and Social Justice

Archive for the ‘Pendidikan’ Category

isu-isu pendidikan bisa kita masukkan di sini.

PGRI Minta Gaji Guru Diatur Terpisah

Posted by The Champa Institute on September 14, 2008

 Sabtu, 13 September 2008 | 14:51 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta :Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) dapat diatur terpisah dari Pegawai Negeri Sipil. “Seperti kepolisian yang punya struktur tersendiri,” ujar Ketua Persatuan Soelistyo ketika dihubungi Tempo, Ahad (13/9).

Pemisahan itu, kata Soelistiyo, diharapkan bisa meningkatkan kesejahteraan guru. Alasannya, karena karakteristik tugas guru tidak bisa disamakan dengan Pegawai Negeri Sipil lainnya.

Dia mencontohkan, Guru memiliki tugas tambahan, antara lain, harus merencanakan pelajaran dari rumah. “Ketika pulang pun, guru juga masih mengkoreksi PR muridnya,” tandasanya.

Sehingga, kecemburuan pegawai negeri lain dengan dalih jam kerja guru kurang dari 40 jam seminggu tidak berdasar. Terlebih, Undang-Undang Guru dan Dosen no 14 tahun 2005, juga mewajibkan guru untuk meningkatkan kemampuannya.

Dengan demikian, guru wajib untuk membeli buku, melanjutkan sekolah, atau mengikuti pelatihan. Selistiyo mengakui draf anggaran pendidikan Departemen sudah mengakomodasi kepentingan guru sesuai dengan undang-udang itu.

Sebelumnya, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, telah membuat formulasi kenaikan gaji guru. Dalam formulasi itu disebutkan, seorang guru minimal harus mengajar 24 jam dalam seminggu.

Dianing Sari

Sumber:http://www.tempointeraktif.com/hg/pendidikan/2008/09/13/brk,20080913-135282,id.html

Advertisements

Posted in Pendidikan | Leave a Comment »

Anggaran Pendidikan Tersedot ke Birokrasi

Posted by The Champa Institute on September 6, 2008

Sabtu, 6 September 2008 | 00:18 WIB

Jakarta, Kompas – Peningkatan anggaran pendidikan nasional yang mencapai 20 persen dari APBN pada 2009 nanti jangan tersedot untuk birokrasi. Karena itu, penggunaan anggaran yang mencapai sekitar Rp 224 triliun harus diawasi masyarakat agar program-program pendidikan yang dibuat pemerintah berpihak kepada rakyat kecil, bukan kepada birokrasi.

”PGRI bersedia, dengan komponen bangsa lainnya, melakukan pengawasan eksternal pemanfaatan anggaran pendidikan supaya tidak bocor dan mubazir. Mekanisme pengawasan ini kami serahkan kepada pemerintah untuk mengaturnya,” kata Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Sulistiyo seusai pertemuan dengan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Hidayat Nur Wahid di Jakarta, Jumat (5/9).

PGRI, kata Sulistiyo, meminta pemerintah untuk memfokuskan anggaran pendidikan guna perbaikan sekolah rusak, pengadaan buku bermutu, penyediaan sarana pendidikan, sekolah gratis untuk pendidikan dasar, serta peningkatan profesionalisme dan kesejahteraan guru.

Berdasarkan kajian Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra), sebanyak 60-70 persen dari APBN 2007 terkuras untuk biaya birokrasi pemerintah, legislatif, dan aparat hukum. Adapun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) Depdiknas, misalnya, hanya mencadangkan 15 persen, atau Rp 7,5 triliun, dari Rp 51,3 triliun anggarannya untuk rehabilitasi sekolah, beasiswa, dan perpustakaan. Sisanya untuk program yang tidak berkaitan langsung dengan kegiatan pendidikan, seperti administrasi kepegawaian, sarana dan prasarana kantor, serta perjalanan dinas.

Komitmen kuat

Hidayat Nur Wahid mengatakan, pemerintah harus mempunyai komitmen kuat untuk melaksanakan ketentuan perundang-undangan, termasuk yang berkaitan dengan pendidikan. ”Kesejahteraan negara ini bisa terwujud jika manusia Indonesia unggul. Ini butuh pendidikan yang berkualitas,” ungkap Hidayat.

Unifah Rosyidi, Wakil Ketua PB PGRI, mengingatkan agar pembenahan kualitas dunia pendidikan juga dilakukan dengan menempatkan birokrat yang berpengalaman dan berkomitmen di dunia pendidikan. ”Yang terjadi, pengangkatan kepada dinas pendidikan lebih pada mendukung bupati/wali kota, bukan pada keahliannya dalam pendidikan,” tutur Unifah.

Sulistiyo mendesak supaya pemerintah serius untuk mengimplementasikan Undang-Undang Guru dan Dosen yang sampai saat ini masih menimbulkan banyak persoalan di lapangan. Program sertifikasi diharapkan bisa adil dan fokus untuk pengembangan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan di Tanah Air. (ELN)

Sumber:http://cetak.kompas.com/read/xml/2008/09/06/00185855/anggaran.pendidikan.tersedot.ke.birokrasi

Posted in Pendidikan | Leave a Comment »

Guru Diprioritaskan

Posted by The Champa Institute on August 18, 2008

Setengah Anggaran Pendidikan untuk Kesejahteraan Guru
Senin, 18 Agustus 2008 | 01:02 WIB

Jakarta, Kompas – Menteri Pendidikan Nasional Bambang Sudibyo menyatakan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sudah menginstruksikan agar alokasi terbesar dana pendidikan sebesar 20 persen dari total belanja negara di APBN 2009 ditujukan untuk kesejahteraan guru.

Dari total Rp 224 triliun lebih, setengahnya bakal dimanfaatkan untuk kesejahteraan guru yang berada di daerah. Selanjutnya, sebagian besar lagi akan digunakan untuk penuntasan program wajib belajar sembilan tahun di SD dan SMP, perbaikan kesejahteraan peneliti, dan peningkatan mutu sekolah menengah kejuruan (SMK). Apabila masih ada sisa anggaran, baru digunakan untuk program pendidikan lainnya.

Mendiknas Bambang Sudibyo mengatakan hal itu saat memberikan sambutan pada acara silaturahmi Ibu Negara Ny Ani Bambang Yudhoyono dengan para guru daerah khusus, guru luar biasa dan pendidik, serta tenaga kependidikan pendidikan nonformal tingkat nasional tahun 2008 di Istana Negara, Jakarta, Sabtu (16/8).

Menurut Bambang, bagian terbesar dana pendidikan yang totalnya mencapai Rp 224 triliun lebih justru ke daerah, yakni melalui dana alokasi umum (DAU). Dana itu digunakan untuk pembayaran gaji guru.

Bambang mengakui, dengan alokasi dana yang sangat besar itu, pengawasan secara intensif dan berlapis-lapis harus dilakukan. ”Dengan alokasi dana yang sudah 20 persen ini, tidak ada alasan lagi untuk melakukan pungutan kepada murid seperti di SD dan SMP,” ujarnya.

Wakil Ketua Panitia Anggaran DPR Harry Azhar Azis mengatakan, pemerintah hanya memiliki tiga pilihan untuk mengejar target penambahan anggaran pendidikan 20 persen, yakni penghematan anggaran subsidi energi, menambah defisit APBN, atau mengulang kembali pengetatan anggaran di kementerian dan lembaga nondepartemen. (HAR/OIN/ILO)

Sumber:http://cetak.kompas.com/read/xml/2008/08/18/01025565/guru.diprioritaskan

Posted in Pendidikan | Leave a Comment »

Anggaran Pendidikan 20 Persen Dipenuhi

Posted by The Champa Institute on August 17, 2008

Presiden: Pemutakhiran RAPBN 2009 untuk Hormati Keputusan MK
KOMPAS/ALIF ICHWAN / Kompas Images
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan Pidato Kenegaraan dan keterangan pemerintah atas rancangan undang-undang tentang APBN tahun anggaran 2009 beserta nota keuangan dalam Rapat Paripurna DPR di Gedung DPR/MPR, Jakarta, Jumat (15/8).

Sabtu, 16 Agustus 2008 | 03:00 WIB

Jakarta, Kompas – Pemerintah pada tahun anggaran 2009 akhirnya memenuhi amanat Undang-Undang Dasar 1945, yaitu dengan mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari total jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Keputusan ini disampaikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam Pidato Kenegaraan di hadapan Sidang Paripurna DPR di Senayan, Jakarta, Jumat (15/8). Presiden didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla beserta semua anggota Kabinet Indonesia Bersatu. Pembukaan Masa Sidang DPR 2008-2009 itu dipimpin Ketua DPR Agung Laksono dan dihadiri anggota DPR beserta undangan.

”Tahun anggaran 2009 pemerintah bertekad untuk memenuhi amanat konstitusi dalam pengalokasian anggaran pendidikan sebesar 20 persen meskipun kondisi anggaran yang masih sangat terbatas. Dalam rangka memenuhi keputusan MK tanggal 13 Agustus 2008, tentang alokasi dana pendidikan yang harus kita hormati, maka postur RAPBN 2009 dilakukan perubahan dan pemutakhiran,” ujar Presiden.

Anggota DPR telah menerima lampiran Nota Keuangan 2009, tetapi nota keuangan itu disusun berdasarkan harga minyak yang belum dimutakhirkan.

”Dalam dokumen tambahan Nota Keuangan yang disampaikan hari ini dilakukan perubahan asumsi harga minyak sesuai penurunan harga minyak dunia terakhir. Dengan perubahan asumsi itu, anggaran subsidi bahan bakar minyak (BBM) dan listrik juga mengalami penurunan sehingga akhirnya, alhamdulillah, anggaran pendidikan sebesar 20 persen dapat dipenuhi meskipun defisit anggaran harus dinaikkan sebesar Rp 20 triliun atau menjadi 1,9 persen dari produk domestik bruto (PDB),” jelasnya.

Menurut Presiden, anggaran pendidikan telah meningkat hampir dua kali lipat, dari sebelumnya Rp 78,5 triliun dua tahun lalu, saat ini menjadi Rp 154,2 triliun pada 2008. Tambahan anggaran pendidikan yang dialokasikan pada tahun depan tercatat sebesar Rp 46,1 triliun.

Dalam penghitungan Kompas, jika 20 persen dari total belanja negara tahun depan sebesar Rp 1.122,2 triliun atau sebesar Rp 178,9 triliun, maka dengan penambahan Rp 46,1 triliun menjadi Rp 224 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang dikonfirmasi semalam, membenarkan bahwa alokasi anggaran pendidikan tahun depan sebesar Rp 224 triliun.

Jumlah itu termasuk alokasi di Departemen Pendidikan Nasional, Departemen Agama dan dana alokasi umum (DAU) pendidikan di anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), serta dana alokasi khusus (DAK) pendidikan, dana bagi hasil (DBH) pendidikan serta dana otonomi khusus (otsus) pendidikan.

Rehabilitasi sekolah

Presiden menjelaskan, kenaikan anggaran pendidikan akan digunakan untuk merehabilitasi gedung sekolah dan membangun puluhan ribu kelas dan ribuan sekolah baru.

Selain itu, tambah Presiden, juga akan digunakan untuk perbaikan kesejahteraan dan kualitas kompetensi guru, antara lain dengan menaikkan penghasilan mereka. Pada tahun 2004 penghasilan yang diterima guru golongan terendah masih Rp 842,6 ribu per bulan, pada tahun 2008 telah mencapai Rp1,854 juta, atau naik lebih dari dua kali lipat.

Pro dan kontra

Ketua F-Partai Golkar Priyo Budi Santoso dalam konferensi pers kemarin menyatakan, fraksi PG sangat puas dengan performa Presiden. F-PG juga bertekad akan mengawal RUU Anggaran Pendapatan Belanja Negara yang diusulkan Presiden, seperti memenuhi anggaran pendidikan 20 persen. Menurut Priyo, kegalauan Partai Golkar hari ini hilang.

Namun, Wakil Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional Dradjad Wibowo menilai pidato Yudhoyono lebih sebagai pidato politik karena ada pembelaan diri, penuh retorika, dan berisikan data-data ”asal bapak senang”.

Soal data penurunan angka pengangguran, misalnya, berdasarkan informasi yang dia peroleh dari orang Biro Pusat Statistik, data itu dicapai karena dalam pendataan mengejar orang-orang yang bekerja di sektor informal yang selama ini tidak banyak disentuh. ”Sehingga persentase yang bekerja menjadi tinggi,” ujarnya.

Ketua Fraksi Kebangkitan Bangsa Effendy Choirie juga menilai pidato Yudhoyono lebih sebagai kampanye untuk menghadapi Pemilu 2009. ”Ini dijadikan momentum untuk hadapi 2009. Tapi, itu sah-sah saja,” paparnya.

Sementara Ketua Panitia Anggaran dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Emir Moeis menilai, pernyataan presiden bahwa telah terjadi penurunan angka kemiskinan dan pengangguran, sebagai pernyataan yang terburu-buru.

Wapres Jusuf Kalla menyatakan anggaran pendidikan 20 persen di antaranya diambil dari utang berupa penerbitan surat utang negara (SUN) dan obligasi syariah yang disebut SUKUK. ”Apa boleh buat,” ujar Wapres (HAR/SUT)

Sumber:http://cetak.kompas.com/read/xml/2008/08/16/00034523/anggaran.pendidikan.20.persen.dipenuhi

Posted in Pendidikan | Leave a Comment »

Upah Guru Terlalu Minim

Posted by The Champa Institute on July 23, 2008

Presiden Diminta Tak Buru-buru Tanda Tangani RPP Guru
Rabu, 23 Juli 2008 | 02:01 WIB

Jakarta, Kompas – Kesejahteraan guru yang masih rendah, meskipun sudah ada Undang-Undang Guru dan Dosen, memunculkan tuntutan adanya ketentuan upah minimum guru. Adanya ketentuan ini sangat dibutuhkan agar posisi tawar guru tidak tetap atau guru honorer menjadi lebih kuat.

”Soal kesejahteraan guru, pemerintah masih berorientasi ke guru pegawai negeri sipil (PNS). Padahal, upah guru honorer sangat menyedihkan,” kata Suparman, Ketua Umum Federasi Guru Independen Indonesia (FGII) di Jakarta, Selasa (22/7).

Suparman mengatakan bahwa kisaran upah guru honorer di berbagai wilayah Tanah Air Rp 50.000-Rp 500.000 per bulan. Selain itu, posisi guru honorer ini lemah karena kapan pun bisa diberhentikan tanpa alasan yang jelas.

Yanti Sriyulianti, Wakil Sekretaris Jenderal FGII, mengatakan, besarnya upah minimum guru honorer itu diharapkan sama dengan gaji pokok guru PNS yang berkisar Rp 1,3 juta.

Jangan buru-buru

Di Makassar, Sulawesi Selatan, Komisi X DPR meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono agar tidak buru-buru menandatangani Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Guru yang tengah menuai kontroversi. Presiden harus mencermati bahwa draf RPP yang ada saat ini tidak memberi bekal kesejahteraan hari tua bagi sekitar 1 juta guru yang segera pensiun.

Hal tersebut dikemukakan anggota Komisi X DPR An- war Arifin (Fraksi Partai Golkar) dan Cyprianus Aoer (Fraksi PDI-P) di sela-sela reses di Makassar. Hal senada dikemukakan Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia Sulawesi Selatan, Muh Asmin.

”Draf RPP yang ada sekarang benar-benar menzalimi para guru yang berusia 50 tahun ke atas dan bermasa kerja lebih dari 25 tahun. Mereka sudah berjasa mendidik presiden, menteri, dan tokoh-tokoh yang banyak berperan mengelola negara saat ini, tapi pengabdian mereka justru dinafikan dan dipersulit untuk memperoleh sertifikat pendidik,” ujar Anwar. Padahal, sertifikat itulah yang bakal digunakan para guru untuk memperoleh tunjangan hari tua yang memadai.

Cyprianus mengingatkan, sebuah regulasi yang buru-buru diterbitkan di tengah kontroversi tataran publik tidak akan produktif bagi rezim yang menandatanganinya.

”Presiden SBY harus mengingat bahwa dari 2,7 juta guru yang ada saat ini, sekitar 30-40 persen atau sekitar 1 juta di antaranya akan merasa terkhianati oleh pemerintah yang seolah- olah berjuang menyejahterakan guru, tapi ternyata omong kosong,” paparnya. (INE/ELN/NAR)

http://cetak.kompas.com/read/xml/2008/07/23/02015645/upah.guru.terlalu.minim

Posted in Pendidikan | Leave a Comment »