The Champa Institute

Democracy and Social Justice

Archive for the ‘Opini’ Category

Sikap dan Suara Kaum Intelektual

Posted by The Champa Institute on August 25, 2008

Sabtu, 29 Maret 2008 | 00:34 WIB

MT Zen

Ketahanan nasional adalah kemampuan suatu bangsa untuk dapat kembali sebagaimana keadaan semula dalam waktu relatif singkat setelah mengalami gangguan berat.

Itu adalah deskripsi yang amat umum. Karena itu, masih memerlukan penjelasan lebih rinci. Padanan dalam bahasa Inggris untuk kata ketahanan nasional adalah resilience: the ability to recover from (or to resist being affected by some shocks, insult, or disturbance). Meski demikian, pengertian resilience berbeda implikasinya bagi tiap kegiatan.

Pertanda malapetaka

Ketika semua unsur yang disebutkan itu menjadi amat rapuh, masyarakat kehilangan kepercayaan sosial dan harapan, pemerintah kehilangan wibawa. Derap langkah ketiga lembaga tinggi negara tidak lagi sinkron.

Tiap lembaga seolah mempunyai agenda masing-masing. KPK berseteru dengan Kejaksaan, BI bersilat dengan DPR, Mahkamah Agung dijuluki sarang mafia, DPR sering bertindak sebagai eksekutif, para menteri sering melontarkan keterangan yang membingungkan, seperti Menteri Perdagangan di tengah pasar mengatakan, mengoplos beras boleh-boleh saja. Jadi, mengoplos bensin atau solar, obat-obatan juga boleh? Mana yang benar? Apa yang dapat dan harus dijadikan pegangan atau patokan? Masyarakat yang sehat harus tahu apa yang salah dan benar, membedakan antara buruk dan baik.

Akhir tahun ini Indonesia akan menghadapi krisis besar, khususnya dalam hal listrik, pangan, dan infrastruktur. Beberapa pekan lalu CNN menyiarkan berita, Thailand kebanjiran pesanan beras dari seluruh dunia, termasuk dari Indonesia. Infrastruktur Indonesia pun menghadapi keadaan amat suram, jalur pantura, penyeberangan Merak-Bakauheni, dan lainnya.

Dilihat dan direnungkan

Hujan yang sedang-sedang saja lebatnya selama dua hari sudah cukup untuk melumpuhkan DKI Jakarta dan Bandara Soekarno- Hatta selama tiga hari. Para penumpang telantar selama tiga hari tanpa informasi yang jelas. Semua ini terjadi pada awal tahun Visit Indonesia Year 2008.

Bahkan, Presiden Yudhoyono pun harus ”diselamatkan” ke kendaraan lain, bukan di hutan Kalimantan atau Papua, tetapi di tengah kota di Jalan Thamrin yang letaknya hanya sejengkal dari istana negara. Lihat, betapa tidak berdayanya Indonesia. Hal seperti ini tidak bisa disembunyikan dari rakyat yang sudah dapat berpikir sehat dan kritis. Tidak perlu perang. Dihujankan saja selama seminggu, Indonesia pasti sudah menyerah.

Harga kedelai di-”pelintir” sedikit oleh para pedagang luar, pengusaha dalam negeri sudah ”kelimpungan”. Keluarlah berbagai keterangan tentang program dan proyek penanaman kedelai di sana-sini.

Tidak bisa dibohongi

Menghadapi masalah beras, kedelai, dan lainnya, rakyat tahu, Departemen Pertanian tak berdaya. Kini masalah kedelai seolah sudah hilang, apakah masalah sebenarnya sudah terurai? Tentu tidak.

Seusai heboh kedelai, menyusul harga minyak goreng, minyak tanah, telor, daging, dan lainnya. Semua melonjak bukan hanya 5-10 persen, tetapi hingga 20-30 persen. Para ibu panik. Namun, siapa yang peduli?

Sudah tiga pekan ini sebagian dari Jawa Timur terendam banjir karena luapan Bengawan Solo. Siapa yang peduli? Menyebut saja tidak lagi. Idem dito dengan masalah lumpur Lapindo. Ribuan orang terpaksa mengungsi berbulan-bulan, bahkan ada yang lebih dari setahun, demo demi demo dilakukan untuk menuntut haknya. Siapa peduli?

Di antara begitu banyak demo, sudah ada yang menuntut diturunkannya harga sembako. Masih ingatkan kita, pada tahun 1965 para mahasiswa yang tergabung dalam Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI) menuntut agar harga beras diturunkan dan PKI dibubarkan? Namun, di kalangan atas sana tetap adem ayem, seperti tidak terjadi apa-apa.

Tak ada yang istimewa

Mari kita menyimak buku-buku sejarah. Kita perlu mempelajari makna sejarah. Pesan Revolusi Perancis, Rusia, China, Kuba, Iran, dan lainnya.

Bagi yang melihat dan peka terhadap penderitaan rakyat, semua pertanda itu sudah cukup. Tiada hari tanpa unjuk rasa yang lebih sering berakhir dengan kericuhan dan perusakan. Baik demo yang memprotes hasil pilkada, ketidakadilan petinggi setempat, maupun sepak bola, semua berakhir dengan kebiadaban.

Semua gejala itu menandakan, rakyat sudah tidak lagi senang dan percaya kepada penguasa. Semua mengarah ke event kekacauan yang meminta biaya sosial amat tinggi. Lihat apa yang terjadi di Kenya; kekacauan besar; negara terbelah menjadi 10-15 banana republics dan bangsa Indonesia bakal terhapus dari peta dunia. Atau, tidak terjadi apa-apa, tetapi pelan dan pasti, RI perlahan-lahan bakal tenggelam ke dalam kemiskinan dan kenistaan. Skenario kedua ini paling menakutkan. Suatu revolusi, meski meminta darah dan jiwa, mungkin akan membawa solusi yang baik. Skenario kedua itu tidak membawa perbaikan akibat kemiskinan yang amat sangat.

Suara kaum cerdik pandai

Di tiap negara selalu ada tiga pilar yang mencirikan arah perkembangan negara itu, yakni politisi, wirausahawan, dan kaum intelektual. Yang terakhir ini selalu berfungsi untuk menyuarakan nurani rakyat. Lihat peran kaum encyclopaedists menjelang Revolusi Perancis, the Fabian Society di Inggris, dan pejuang Indonesia sebelum Revolusi Indonesia. Menjelang runtuhnya Orde Lama, muncul kelompok perjuangan baru.

Masyarakat harus menyadari, pada kelompok intelektual itu terpendam kekuatan yang amat dahsyat. Pada saat krisis, suatu kultur yang sehat secara moral selalu dapat memobilisasi semua tata nilai, harga diri, dan semangat juangnya untuk dapat mempertahankan cita-cita moralitas yang mereka junjung. Yang diperjuangkan mati-matian bukan sekadar masalah ekonomi, masalah HAM, demokrasi, dan lainnya, tetapi masalah penyelamatan bangsa dari proses penghancuran diri secara menyeluruh.

Pada saat ini kaum intelektual, masyarakat kampus, dan profesional harus membuat satu front untuk menyuarakan nurani rakyat, memberi alternatif solusi. Agar tidak sia-sia bekerja, berbagai kelompok itu tidak bekerja sendiri-sendiri, tetapi membuat suatu gerakan yang tidak hanya bergerak satu kali, tetapi gerakan berlanjut, menyertakan semua kelompok yang peduli kepada nasib bangsa.

MT Zen Guru Besar ITB

Sumber:http://cetak.kompas.com/read/xml/2008/03/29/00341614

Advertisements

Posted in Opini | Leave a Comment »

Kami Bangsa Indonesia?

Posted by The Champa Institute on August 18, 2008

Senin, 18 Agustus 2008 | 00:28 WIB

Makmur Keliat

Tahun 1945—63 tahun lalu—penduduk negeri ini diperkirakan 70 juta jiwa. Kini, jumlah penduduk Indonesia diperkirakan mencapai 210 juta jiwa.

Pertambahannya mencapai tiga kali lipat. Hampir bisa dipastikan pertambahan jumlah ini juga diiringi pertambahan warga yang telah mengenyam pendidikan tinggi. Tidak hanya yang menyelesaikan S-1, tetapi juga yang menyelesaikan S-2 dan S-3. Namun, pertambahan penduduk terdidik itu tampaknya tidak membuat negeri ini memiliki pemimpin yang lebih berani dan tegas dibandingkan pendahulunya.

Dokumen dan monumen

Enam puluh tiga tahun lalu, kepemimpinan nasional negeri ini memiliki karakter dan watak patriotik yang amat kuat. Karakter itu tampak dari keberanian mengambil tindakan dan membuat keputusan. Diawali pernyataan ”kami bangsa Indonesia”, Soekarno dan Hatta, dalam kalimat awal proklamasi telah membebaskan rakyat negeri ini dari cengkraman kolonialisme.

Pernyataan ”kami bangsa Indonesia” dalam kalimat awal proklamasi itu tidak sekadar dokumen, tetapi juga sebuah monumen. Ia tidak sekadar pernyataan hukum untuk membuat negeri ini memiliki konstitusi, tetapi juga suatu simbol identitas.

Identitas itu adalah kelahiran negara dan bangsa ini yang sejak awal tidak mensyaratkan adanya keharusan untuk berunding dengan negara lain. Secara historis, kemerdekaan negeri ini juga tidak mensyaratkan keharusan untuk mendapatkan persetujuan pihak lain. Apakah pihak luar setuju atau tidak bukan merupakan pertimbangan penting saat itu. Namun, mengapa watak dan karakter keberanian yang melekat dalam pernyataan ”kami bangsa Indonesia” itu kini tampak lenyap seperti disapu angin?

Beberapa contoh ini bisa mengilustrasikan hilangnya semangat keberanian itu.

Satu dasawarsa lalu saat kita mengalami krisis finansial, secara faktual otoritas fiskal negeri ditentukan oleh berbagai instruksi kebijakan yang diarahkan Dana Moneter Internasional. Begitu pula pengelolaan sumber daya alam, baik energi maupun barang tambang. Hingga kini tidak ada keseriusan dari pemerintah untuk melakukan perubahan substansial atas kontrak-kontrak dengan pihak luar guna mengatasi krisis energi yang kita hadapi.

Sejauh yang dapat dicatat, pemecahan krisis energi hanya dipahami dari keterkaitannya dengan beban anggaran di APBN. Kebijakan ekonomi lalu terpusat pada upaya bagaimana mengamankan kantong keuangan pemerintah, bukan mengamankan kantong pendapatan rakyat.

Contoh lain, larinya uang hasil korupsi. Sejauh ini, tidak ada tekanan politik apa pun terhadap negeri tetangga yang menjadi tempat penyimpanan pelarian uang itu. Contoh terbaru lainnya adalah ketidakmampuan pemerintah untuk bersikap terhadap pelarangan penerbangan pesawat nasional Garuda ke Eropa.

Mungkin terdengar sarkastik jika dinyatakan, 63 tahun setelah pernyataan kemerdekaan, sebagian besar pemimpin dan elite politik negeri ini telah menyimpang, tidak peduli, atau telah mengkhianati roh pernyataan ”kami bangsa Indonesia” itu.

Namun siapakah yang berani membantah pernyataan, kemerdekaan Indonesia sebenarnya didorong pengalaman pahit dan getir yang dirasakan anak negeri ini selama ratusan tahun? Bukankah masa kolonial telah menyampaikan pesan amat jelas?

Eksploitasi ekonomi telah terjadi pada masa kolonial karena kebijakan ekonomi tidak dibuat secara otonom di negeri sendiri tetapi nun jauh di negeri lain. Kemerdekaan yang diproklamasikan 17 Agustus 1945 sebenarnya untuk memutus intervensi pihak luar dalam mengelola ekonomi negeri. Memutus intervensi bukan berarti memutus hubungan.

Nomokrasi dan telokrasi

Karena itu, tidak berlebihan jika dinyatakan, semangat patriotik ”kami bangsa Indonesia” dalam proklamasi kini menjadi tanda tanya besar. Salah satu penyebab adalah karena pemimpin negeri ini tidak utuh memahami mengapa kita bernegara dan berbangsa. Pemimpin negeri ini cenderung memahami kebutuhan bernegara dan berbangsa hanya pada aspek adanya seperangkat aturan hukum (nomocracy) dan mengabaikan pentingnya pencapaian hak-hak sosial dan kesejahteraan rakyatnya (telocracy).

Nomokrasi bukan tidak penting. Namun, dalam konteks kebijakan ekonomi nasional, pemahaman seperti ini telah mengakibatkan pengurangan peran negara dalam pengelolaan sumber daya ekonomi, pemihakan terhadap kepentingan badan usaha swasta skala besar, mencabut ”roh” keadilan yang melekat dalam pembentukan negara sekaligus menyatakan subsidi sebagai suatu kata yang ”jahat” dalam pengelolaan ekonomi nasional.

Kentalnya semangat nomokrasi dan memudarnya semangat telokrasi menguat saat demokrasi yang kita jalankan dalam satu dasawarsa terakhir hanya dipahami sebatas makna prosedural. Karena itu, demokrasi lalu dianggap hadir jika kita memiliki aturan hukum yang melembagakan pemilihan umum yang ajek, memiliki sistem politik dengan banyak partai, dan adanya kebebasan mengemukakan pendapat.

Di luar hal-hal prosedural itu, demokrasi sulit diharapkan untuk memperbaiki nasib puluhan juta rakyat tertinggal. Sejauh ini, ia hanya menghasilkan pergandengan tangan antara kartel politik (melalui partai politik) dan kartel ekonomi (kelompok usahawan besar).

Sebagaimana halnya kartel di mana pun, secara numerik jumlah yang terlibat amat sedikit dan meninggalkan puluhan juta warga di belakangnya. Jika enam puluh tiga lalu ada kebanggaan amat besar dengan pernyataan ”kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia”, kini masihkah para pemimpin negeri ini berani mengangkat kepala dengan bunyi pernyataan itu?

Makmur Keliat Pengajar FISIP Universitas Indonesia

Sumber:http://cetak.kompas.com/read/xml/2008/08/18/00280128/kami.bangsa.indonesia

Posted in Opini | Leave a Comment »

Bangsa di Tapal Batas

Posted by The Champa Institute on August 17, 2008

Sabtu, 16 Agustus 2008 | 00:15 WIB
Limas Sutanto

Ketika bangsa Indonesia memperingati 100 tahun Kebangkitan Nasional dan menyambut Proklamasi Kemerdekaan pada tahun ini, ada kejadian ”kecil” yang menarik tetapi sekaligus memalukan. Dalam kejadian yang ditayangkan MetroTV pada 8 April 2008 malam itu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono marah karena beberapa pejabat yang mendengarkan pidatonya ternyata tidur pulas.

Mungkin beberapa pejabat itu tidur (atau tertidur) karena letih, bosan, atau karena nyamannya udara dalam ruangan berpenyejuk udara, atau karena alasan manusiawi lainnya. Kendati demikian, tidur di hadapan presiden dapat dipandang sebagai peristiwa yang tidak biasa. Tidur seperti itu bisa mencerminkan terserapnya seluruh kehidupan individu pada semata diri sendiri (self-absorbtion).

Kejadian kecil itu kita hayati sebagai kejadian besar ketika kita memperingati 100 tahun Kebangkitan Nasional dan menyambut Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tahun ini dengan kesadaran betapa para politikus, pejabat publik, dan warga bangsa di negeri ini juga diresapi fenomena absorbsi-diri. Bukankah kenyataan hidup hamparan warga bangsa ini kini ditandai secara tandas oleh kebiasaan efektif mereka untuk hidup bagi diri sendiri, mengutamakan keuntungan untuk diri sendiri, tak memikirkan nasib orang-orang lain, serta memanipulasi, mengeksploitasi, dan menindas orang- orang lain demi keuntungan diri sendiri? Inilah absurditas yang dihidupi terus oleh warga bangsa ini.

Absurditas itu terwakili oleh pertanyaan, ”Bagaimana orang- orang yang mengaku sebagai warga sebuah bangsa justru mengejawantahkan tindakan-tindakan nyata yang menandaskan bahwa mereka tidak mengakui pentingnya berbagi dengan sesama mereka yang sebangsa, tidak memikirkan kepentingan seluruh warga bangsa, dan tidak berbuat nyata untuk kesejahteraan seluruh rakyat?”

Absurditas itu terkuak jelas dalam kebiasaan mengorupsi uang yang mestinya diperuntukkan penyejahteraan rakyat, dalam kebiasaan pejabat memperkaya diri sendiri melalui jabatan publik yang sesungguhnya adalah kekuasaan yang diberikan oleh rakyat kepadanya untuk digunakan demi menyejahterakan rakyat. Juga kebiasaan mempraktikkan nepotisme dalam berbagi rezeki, kesempatan, dan jabatan, serta dalam kebiasaan memperlakukan orang-orang tertentu sebagai ”kelompokku” atau ”orang-orang kita” sembari memperlakukan orang-orang lain sebagai ”bukan kelompokku” atau ”bukan orang- orang kita”.

Hakikat memperingati Kebangkitan Nasional dan Proklamasi Kemerdekaan adalah merayakan proses menyatunya hamparan luas orang ke dalam sebuah bangsa yang disebut Indonesia. Sungguhkah kenyataan hidup kebangsaan Indonesia kini masih mengandung kelayakan yang memadai untuk memperingati proses itu?

Dipinjamkan rakyat

Kini kita justru melihat betapa cara warga bangsa ini memandang dan mengalami kehidupan nyata hari demi hari begitu sem- pit, terbatas, hanya selebar diri sendiri. Tata pandang dunia (worldview) tersebut bagaikan sebuah ruang yang besarnya hanya sebatas diri sendiri, tak memberikan kemungkinan bagi kehadiran orang-orang lain dan ”dunia lain”.

Tata pandang dunia yang sangat sempit itu makin terkuak jelas setiap kali para politikus, pejabat, dan warga bangsa di negeri ini melakukan kegiatan yang ujung akhirnya adalah kekuasaan dan uang. Salah satu contoh telak dan aktual adalah beberan perilaku para politikus, pejabat, dan warga bangsa dalam rangkuman kegiatan menyongsong pemilihan umum legislatif dan pemilihan umum presiden serta wakil presiden tahun depan.

Dapat dirasakan betapa bangsa ini sedemikian lemah di hadapan kekuasaan dan uang. Kebiasaan menghayati kekuasaan dan uang sebagai peranti digdaya untuk memuaskan nafsu dan kepentingan diri sendiri begitu kuat, sedangkan tanggung jawab serta keniscayaan untuk menghayati kekuasaan dan uang sebagai peranti yang dipinjamkan oleh rakyat untuk menyejahterakan seluruh warga bangsa tanpa kecuali begitu lemah.

Seyogianya peringatan 100 tahun Kebangkitan Nasional dan Proklamasi Kemerdekaan tidak dihayati sebagai hura-hura emosional yang kosong belaka. Keduanya lebih patut dialami sebagai peringatan betapa kita niscaya mengatasi kebiasaan menghayati kekuasaan dan uang sebagai peranti digdaya untuk memuaskan nafsu dan kepentingan diri sendiri, dan menggantinya dengan kebiasaan baru untuk menghayati kekuasaan dan uang sebagai peranti yang dipinjamkan oleh rakyat untuk menyejahterakan seluruh warga bangsa Indonesia tanpa kecuali.

Peringatan itu bukan main- main. Absurditas absorbsi-diri menjadikan bangsa ini sebagai “bangsa di tapal batas” (a borderline nation), yaitu bangsa yang berada pada tapal batas tipis antara ”tetap ada” dan ”sedang sir- na”. Makna kontekstualnya: Kita sedang berada pada tapal batas tipis antara ”bangsa Indonesia yang tetap ada” dan ”bangsa Indonesia yang sedang sirna”. Agar bangsa Indonesia tetap ada (dan bertumbuh kembang), para politikus, pejabat, dan hamparan warga bangsa ini jangan terus menghidupi absorbsi-diri yang picik. Mereka niscaya keluar dari penjara sempit yang hanya selebar diri sendiri dan berbuat sebanyak mungkin bagi perwujudan kesejahteraan seluruh warga bangsa tanpa kecuali.

Limas Sutanto Psikiater Konsultan Psikoterapi, Wakil Presiden Asia Pacific Association of Psychotherapists, Tinggal di Malang

Sumber:http://cetak.kompas.com/read/xml/2008/08/16/00153619/bangsa.di.tapal.batas

Posted in Opini | Leave a Comment »

Aksi Penyandang Cacat Pukau Penonton di GKJ

Posted by The Champa Institute on August 16, 2008

Sabtu, 16 Agustus 2008 | 21:24 WIB
Laporan wartawan Kompas.com Inggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, SABTU – Keterbatasan fisik, ternyata tak serta merta membuat para penyandang cacat baik tuna netra, tuna rungu, tuna daksa dan tuna grahita berdiam diri. Justru, keterbatasan fisik itulah yang mendorong mereka untuk melakukan hal-hal yang di luar perkiraan banyak orang.

Termasuk dalam Pagelaran Khidmat Kilas Proklamasi yang berlangsung di Gedung Kesenian Jakarta (GKJ), Sabtu (16/8) malam ini. Sejumlah tarian diperagakan oleh para penyandang cacat. Salah satunya tari payung yang ditarikan oleh dua orang tuna daksa dan dua tuna rungu. Dua gadis manis dengan balutan baju merah khas minang, dengan gemulai menarikan tari payung, lengkap dengan kursi roda mereka. Sementara, dua orang remaja laki-laki, dengan baju dominan biru turut menyempurnakan tarian tersebut dengan gerakannya yang kompak.

Para tuna netra yang turut menaripun tak sulit menyesuaikan gerakan, meski mereka tak bisa melihat. Iringan musik tarian dilakukan oleh para tuna netra yang di antaranya memainkan alat musik berupa kibor, gitar, dan bas. Aksi mereka ini mengundang decak kagum, dan tak henti-hentinya tepuk tangan terlayang bagi mereka.

Selain tari payung, para penyandang cacat juga menarikan tarian daerah lainnya seperti tari piring, tari pukat, dan saman. Decak kagum penonton tampaknya belum akan berhenti. Sebab, pagelaran dalam rangka memeriahkan peringatan HUT RI ke-63 ini juga akan diisi berbagai tarian lainnya mulai dari Aceh hingga Papua.

Sebelumnya, dalam sambutan saat membuka acara ini, Meneg Pemberdayaan Perempuan Meutia Hatta mengatakan, para penyandang cacat ini telah memberikan kontribusi mengharumkan nama Indonesia hingga ke dunia. Beberapa kali, mereka telah melakukan pementasan pada berbagai acara berskala internasional.

Menurut Meutia, potensi yang dimiliki oleh para penyandang cacat perlu mendapatkan dukungan dari masyarakat. “Mereka memang memiliki keterbatasan fisik, namun bisa terus berkarya bagi Indonesia. Momentum ini harus kita lanjutkan, untuk memacu semangat mereka. Kita juga tidak melihat mereka sebagai orang yang harus dikasihani, tapi diberi kesempatan sebagai warga negara. Dengan begitu, mereka bisa mandiri,” demikian Meutia.

Sumber:http://www.kompas.com/read/xml/2008/08/16/21244163/aksi.penyandang.cacat.pukau.penonton.di.gkj

Posted in Opini | Leave a Comment »

Rusaknya DPR

Posted by The Champa Institute on July 23, 2008

Kamis, 24 Juli 2008 | 01:12 WIB
Laode Ida

Ditahannya Yusuf Emir Faisal (mantan Ketua Komisi IV DPR dari Fraksi PKB) menambah jumlah politisi yang terbukti melakukan penyalahgunaan jabatan untuk mendapat uang secara ilegal dalam alih fungsi hutan Bagan Siapi-api (Sumut).

Sebelumnya, yang sudah masuk ruang pesakitan adalah Al Amin Nasution (PPP) kasus alih fungsi hutan Pulau Bintan (Kepri); Bulyan Royan (PBR) kasus pengadaan kapal patroli Dephub; sejumlah mantan anggota DPR dan mantan anggota DPR yang kini menjadi pejabat negara yang terindikasi penerima aliran dana Bank Indonesia (BI).

Kenyataan itu menunjukkan adanya kebusukan yang mengisi ruang-ruang di lembaga wakil rakyat. Sinyalemen bau busuk itu, yang diperkuat hasil survei lembaga Transparency Internasional Indonesia (TII) yang menempatkan DPR sebagai salah satu lembaga terkorup di Indonesia. Bukti itu tak terbantahkan. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dengan menggunakan metode dan teknologi canggih, berhasil mengungkap bagian demi bagian dari gunung es itu.

Membersihkan DPR

Upaya membersihkan DPR merupakan bagian dari tugas mulia dan wajib hukumnya. Mengapa? Pertama, lembaga itu merupakan salah satu simbol dari wajah bangsa ini, wajah rakyat Indonesia. Padahal, masyarakat bangsa ini, dari suku dan agama apa pun, tidak ada yang menghalalkan korupsi.

Jika para politikus itu melakukan tindakan korupsi, sebenarnya mereka keluar dari habitat budaya dan kearifan asli rakyat yang diwakilinya. Tepatnya, mereka bukan wakil rakyat bangsa, tetapi wakil penjahat.

Kedua, anggota DPR sudah mendapat cukup banyak uang, jauh di atas rata-rata pendapatan rakyat yang diwakili. Berbagai pendapatan diterima setiap bulan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yakni gaji pokok, tunjangan kehormatan, uang representasi, tunjangan komunikasi, uang rapat, hingga biaya reses atau kunjungan kerja. Hanya mereka yang kehilangan nurani dan moralitas yang mau mencari tambahan dengan merampok uang negara atau pihak terkait.

Ketiga, DPR merupakan penentu utama kebijakan negeri ini. Anggota DPR memiliki posisi dan kewenangan yang kuat, baik dalam pembuatan UU, penentuan anggaran negara (budgeting), pengawasan (oversight), hingga pengangkatan pimpinan lembaga-lembaga negara. Maka, orang yang ada di dalamnya seharusnya menjalankan tugas mulia, tidak berperilaku busuk. Bila mereka jahat, produk-produknya pun tak bisa dibenarkan.

Kendati demikian, upaya memberantas korupsi atau penyalahgunaan jabatan di DPR bukan hal mudah. Setidaknya ada dua faktor penghambat.

Pertama, diakui atau tidak, praktik seperti itu cenderung menjadi budaya dan sistem. Pihak eksekutif sebagai mitra kerja, dalam membahas RUU apalagi yang terkait persetujuan anggaran, ”sudah mengerti” atau ”tahu sama tahu” perlunya uang pelicin untuk diberikan di bawah tangan kepada para operator anggota DPR atau melalui penghubung.

Jika tidak melibatkan diri dalam kebiasaan itu, jangan harap permintaannya akan disahuti alias diendapkan tanpa waktu pasti meski agenda yang diusulkan itu amat penting bagi keperluan masyarakat. Maka, daripada tak dikabulkan, lebih baik mengikuti kehendak pragmatis-materi para politikus. Padahal, semua agenda DPR juga sudah ada anggaran resminya. Artinya, meski bisa dikatakan terjebak sistem, dapat dikatakan para mitra kerja DPR (termasuk pihak daerah) juga turut berkontribusi dalam menciptakan dan memelihara kerusakan di lembaga wakil rakyat dari unsur parpol itu.

Kedua, para anggota DPR ada dalam tekanan parpol asal. Bahkan, kalau mau jujur, sebagian anggota DPR ”khusus ditugaskan” untuk mendapat dana parpol dengan berbagai cara, mulai dari strategi kasar dengan ”vokal di dalam rapat dan media, lalu diatur secara damai di tempat tertentu”, hingga cara-cara halus.

Maka, posisi strategis seperti pimpinan fraksi dan komisi biasanya diperebutkan dan merupakan porsi dari figur yang lihai mencari uang. Jika tidak memenuhi target setoran, jangan harap yang bersangkutan bisa bertahan pada posisi strategisnya karena sederet anggota lainnya siap menggantikan. Hanya dengan cara itu, parpol bisa eksis, termasuk membantu ”memakmurkan” pejabat penting di parpolnya.

Tidak jera

Tampaknya, kondisi seperti itu yang kemudian menjadikan sejumlah anggota DPR kini di kursi pesakitan. Namun, sebagian tampaknya belum jera, bahkan diduga kuat masih menjalankan kebiasaan buruk dan jahat, memanfaatkan kesempatan untuk memperoleh keuntungan materi secara pribadi, dan memperkaya diri selama menjadi anggota DPR.

Jika masih ingin dicalonkan lagi oleh parpolnya, faktor uang amat menentukan, selain untuk ke parpol, juga membiayai dukungan konstituen dan berbagai atribut yang diperlukan untuk sosialisasi dalam proses-proses kampanye seperti sekarang. Semua keperluan itu tak mungkin dipenuhi hanya oleh pendapatan resmi, apalagi gaji mereka tiap bulan dipotong oleh parpol asal.

Apa yang harus dilakukan? Diperlukan ketegasan presiden terhadap seluruh jajaran eksekutif dan masyarakat. Setiap membahas kebijakan, termasuk dengar pendapat dengan pemerintah, misalnya presiden harus memberi garis tegas agar para pembantunya tidak menoleransi keluarnya sepeser uang untuk anggota DPR. Semua pihak yang berhubungan dengan DPR harus tegas bersikap, menyatakan ”tidak” dengan tawaran uang atau gertakan politisi busuk. Sepanjang yang diperjuangkan adalah kepentingan rakyat, tak ada alasan untuk tawar-menawar dengan politisi busuk. Artinya, semua pihak harus berani mengingatkan agar wakil rakyat bekerja profesional sesuai aturan.

Laode Ida Wakil Ketua DPD RI; Pendapat Pribadi

http://cetak.kompas.com/read/xml/2008/07/24/01124178/rusaknya.dpr

Posted in Opini | Leave a Comment »