The Champa Institute

Democracy and Social Justice

Archive for September, 2008

PGRI Minta Gaji Guru Diatur Terpisah

Posted by The Champa Institute on September 14, 2008

 Sabtu, 13 September 2008 | 14:51 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta :Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) dapat diatur terpisah dari Pegawai Negeri Sipil. “Seperti kepolisian yang punya struktur tersendiri,” ujar Ketua Persatuan Soelistyo ketika dihubungi Tempo, Ahad (13/9).

Pemisahan itu, kata Soelistiyo, diharapkan bisa meningkatkan kesejahteraan guru. Alasannya, karena karakteristik tugas guru tidak bisa disamakan dengan Pegawai Negeri Sipil lainnya.

Dia mencontohkan, Guru memiliki tugas tambahan, antara lain, harus merencanakan pelajaran dari rumah. “Ketika pulang pun, guru juga masih mengkoreksi PR muridnya,” tandasanya.

Sehingga, kecemburuan pegawai negeri lain dengan dalih jam kerja guru kurang dari 40 jam seminggu tidak berdasar. Terlebih, Undang-Undang Guru dan Dosen no 14 tahun 2005, juga mewajibkan guru untuk meningkatkan kemampuannya.

Dengan demikian, guru wajib untuk membeli buku, melanjutkan sekolah, atau mengikuti pelatihan. Selistiyo mengakui draf anggaran pendidikan Departemen sudah mengakomodasi kepentingan guru sesuai dengan undang-udang itu.

Sebelumnya, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, telah membuat formulasi kenaikan gaji guru. Dalam formulasi itu disebutkan, seorang guru minimal harus mengajar 24 jam dalam seminggu.

Dianing Sari

Sumber:http://www.tempointeraktif.com/hg/pendidikan/2008/09/13/brk,20080913-135282,id.html

Posted in Pendidikan | Leave a Comment »

Menuju Indonesia Makmur dan Sejahtera

Posted by The Champa Institute on September 13, 2008

Jakarta,  11 September 2008
Kiprah Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal RI

Pemerintah memiliki komitmen yang tinggi untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat di kawasan-kawasan yang tertinggal. Pemihakan terhadap rakyat di kawasan itu adalah suatu keniscayaan dan harus dilakukan demi keadilan.

Saat ini terdapat 199 daerah yang dikategorikan sebagai daerah tertinggal. Daerah seperti itu tersebar di Sumatera, Kalimantan, Papua, dan Nusa Tenggara serta sebagian kecil berada di Pulau Jawa dan Bali.

Berdasarkan sebaran wilayahnya, sebanyak 123 kabupaten atau 63 persen daerah tertinggal berada di kawasan timur Indonesia (KTI), 58 kabupaten (28%) di Pulau Sumatera, dan 18 kabupaten (8%) di Jawa dan Bali.

Sebanyak 2.717 desa atau perkampungan yang ada di Sumatera Utara tergolong desa atau perkampungan tertinggal. Dari jumlah tersebut sebanyak 1.899 terletak di kawasan yang bukan tertinggal dan 800 lebih berada di kawasan yang memang tertinggal.

Penyebab ketertinggalan tersebut masih didominasi persoalan infrastruktur jalan yang menghubungi daerah tersebut dengan dunia luar. Kondisi ini diperparah jalan di Sumatera Utara yang rusak berat.

Dari 199 kabupaten yang dikategorikan daerah tertinggal, sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2004 – 2009, Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal (KPDT) sudah berhasil menjadikan sebanyak 28 kabupaten keluar dari ketertinggalannya dan telah berhasil mengintervensi sebanyak 30 kabupaten dan diharapkan dapat lepas dari ketertinggalannya pada tahun 2008.

Untuk operasional kebijakan, KPDT memiliki instrumen yang terdiri dari:

  1. Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Khusus;
  2. Percepatan Pembangunan Kawasan Produksi Daerah Tertinggal;
  3. Percepatan Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Daerah Tertinggal;
  4. Percepatan Pembangunan Sosial Ekonomi Daerah Tertinggal;
  5. Percepatan Pembangunan Wilayah Perbatasan; dan
  6. Percepatan Pembangunan Pusat Pertumbuhan Daerah Tertinggal.

Dalam rangka memfokuskan pembangunan di daerah tertinggal, Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal juga menyusun program prioritas yang dinamakan Green Development, meliputi:

  • Green Energy, difokuskan pada desa yang tidak terjangkau PLN;
  • Green Estate, penanaman tanaman tahunan terutama karet, dan kelapa sawit untuk kebun-kebun rakyat miskin;
  • Green Bank, pendirian Lembaga Keuangan Mikro di perdesaan;
  • Green Movement, untuk penguatan kelembagaan masyarakat di perdesaan; dan
  • Green Belt, penanganan daerah sepanjang garis perbatasan.

 

(SBS/Biro Hukum dan Humas Sekretariat Kementerian PDT)

Sumber:http://ads2.kompas.com/layer/kpdt/index.php/news/read/161/Menuju%20Indonesia%20Makmur%20dan%20Sejahtera

Posted in beritadikoran | Leave a Comment »

Anggaran Pendidikan Tersedot ke Birokrasi

Posted by The Champa Institute on September 6, 2008

Sabtu, 6 September 2008 | 00:18 WIB

Jakarta, Kompas – Peningkatan anggaran pendidikan nasional yang mencapai 20 persen dari APBN pada 2009 nanti jangan tersedot untuk birokrasi. Karena itu, penggunaan anggaran yang mencapai sekitar Rp 224 triliun harus diawasi masyarakat agar program-program pendidikan yang dibuat pemerintah berpihak kepada rakyat kecil, bukan kepada birokrasi.

”PGRI bersedia, dengan komponen bangsa lainnya, melakukan pengawasan eksternal pemanfaatan anggaran pendidikan supaya tidak bocor dan mubazir. Mekanisme pengawasan ini kami serahkan kepada pemerintah untuk mengaturnya,” kata Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Sulistiyo seusai pertemuan dengan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Hidayat Nur Wahid di Jakarta, Jumat (5/9).

PGRI, kata Sulistiyo, meminta pemerintah untuk memfokuskan anggaran pendidikan guna perbaikan sekolah rusak, pengadaan buku bermutu, penyediaan sarana pendidikan, sekolah gratis untuk pendidikan dasar, serta peningkatan profesionalisme dan kesejahteraan guru.

Berdasarkan kajian Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra), sebanyak 60-70 persen dari APBN 2007 terkuras untuk biaya birokrasi pemerintah, legislatif, dan aparat hukum. Adapun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) Depdiknas, misalnya, hanya mencadangkan 15 persen, atau Rp 7,5 triliun, dari Rp 51,3 triliun anggarannya untuk rehabilitasi sekolah, beasiswa, dan perpustakaan. Sisanya untuk program yang tidak berkaitan langsung dengan kegiatan pendidikan, seperti administrasi kepegawaian, sarana dan prasarana kantor, serta perjalanan dinas.

Komitmen kuat

Hidayat Nur Wahid mengatakan, pemerintah harus mempunyai komitmen kuat untuk melaksanakan ketentuan perundang-undangan, termasuk yang berkaitan dengan pendidikan. ”Kesejahteraan negara ini bisa terwujud jika manusia Indonesia unggul. Ini butuh pendidikan yang berkualitas,” ungkap Hidayat.

Unifah Rosyidi, Wakil Ketua PB PGRI, mengingatkan agar pembenahan kualitas dunia pendidikan juga dilakukan dengan menempatkan birokrat yang berpengalaman dan berkomitmen di dunia pendidikan. ”Yang terjadi, pengangkatan kepada dinas pendidikan lebih pada mendukung bupati/wali kota, bukan pada keahliannya dalam pendidikan,” tutur Unifah.

Sulistiyo mendesak supaya pemerintah serius untuk mengimplementasikan Undang-Undang Guru dan Dosen yang sampai saat ini masih menimbulkan banyak persoalan di lapangan. Program sertifikasi diharapkan bisa adil dan fokus untuk pengembangan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan di Tanah Air. (ELN)

Sumber:http://cetak.kompas.com/read/xml/2008/09/06/00185855/anggaran.pendidikan.tersedot.ke.birokrasi

Posted in Pendidikan | Leave a Comment »