Calon Anggota DPD Mulai Berguguran

[BENGKULU] Calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) pada pemilu 2009 di Provinsi Bengkulu mulai berguguran. Setelah dilakukan verifikasi persyaratan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Bengkulu tidak lengkap. Sesuai dengan aturan bagi calon yang tidak lengkap persyaratan langsung didiskualifikasi oleh KPU dari pencalonan.

Anggota KPU Provinsi Bengkulu, Okti Fitriani kepada SP, di Bengkulu, Selasa (22/7) pagi membenarkan hal tersebut. “Sekarang ada empat calon anggota DPD yang akan kami coret dari daftar pencalonan. Pasalnya, setelah kami periksa persyaratan dukungan kartu tanda penduduk (KTP), ternyata tidak menuhi sasaran yang ditetapkan dalam persyaratan, yakni 2.000 lembar fotokopi KTP berasal dari sembilan daerah tingkat II di Bengkulu,” ujarnya.

Empat calon DPD yang terancam dicoret dari pencalonan oleh KPU Provinsi Bengkulu itu, atas nama Elwis Alba, Agusmir, Nuriyana dan Yhonizar Hasan. Sebelumnya, dua calon DPD sudah dicoret KPU, yakni Andi Arif dan Sarwo Edi. Mereka dicoret dari daftar calon DPD, karena mengembalikan formulir dan melengkapi berkas pencalonan setelah batas pendaftaran berakhir.

Toleransi

KPU Provinsi Bengkulu masih memberikan toleransi kepada empat calon DPD tersebut segera melengkapi dukungan KTP sebanyak 2.000 lembar sampai tanggal 23 Juli. Jika sampai batas waktu yang ditetapkan KPU berakhir, tapi mereka tidak dapat melengkapi foto kopi 2.000 lembar, mereka akan didiskualifikasi.
Hingga saat ini, dari 25 balon DPD yang mengembalikan formulir pada 14 Juli lalu ke KPU Provinsi Bengkulu, sudah dua calon digugurkan dan sebentar lagi ada empat calon lagi yang akan mengalami nasib yang sama. Dengan demikian, masih ada 23 calon yang masih menjalani verifikasi administrasi di KPU Bengkulu.

Diperkirakan calon DPD yang lulus verifikasi administrasi dan faktual oleh KPU Provinsi Bengkulu 15 orang calon. Empat di antaranya calon yang kini masih menjadi anggota DPD dari Bengkulu, yakni Bambang Soeroso, Mahyudin, Eni Chairani, dan Muspani.

Sementara itu, sebanyak 30 calon anggota DPD Jawa Tengah (Jateng) dinyatakan belum memenuhi persyaratan. Dari verifikasi administrasi terhadap 34 calon yang resmi mengembalikan formulir, hanya empat calon yang sudah memenuhi syarat.

Anggota KPU Jateng, Ida Budhiati mengatakan, empat calon DPD Jateng yang sudah memenuhi syarat, adalah H Pupung Suharis, H Sudjati, H Munawar, dan H Munawar Sholeh.

Sedangkan, 30 calon yang belum memenuhi syarat itu di antaranya adalah tokoh-tokoh yang sudah memiliki nama besar, seperti anggota DPD Jateng KH Achmad Chalwani, Sekretaris PGRI Jateng Sulistiyo, Desainer Poppy Dharsono, Ketua Umum Parade Nusantara Sudir Santoso, dan Sekretaris PW Muhammadiyah KH Marpuji Ali.

Syarat pencalonan belum lengkap antara lain surat keterangan sebagai pemilih, syarat dukungan, dukungan belum memenuhi ketentuan undang-undang, yaitu 5.000 dukungan, tidak ada nama pendukungnya, dan tidak ada fotokopi KTP-nya.

“Banyak juga bukti dukungan bukan fotokopi KTP, tapi kartu mahasiswa, buku kenang-kenangan, dan kartu pelajar. Bahkan ada juga yang menggunakan buku alumni. Ini kan jelas tidak boleh,” katanya.

Sebanyak tujuh dari 65 calon anggota DPD asal Provinsi Jambi yang mengikuti verifikasi administrasi, gugur. Mereka gagal, karena dukungan masyarakat yang mereka peroleh tidak mencapai syarat minimal sekitar 2.000 orang.

“Jumlah calon anggota DPD yang mengikuti verifikasi faktual mulai Senin (21/7), sebanyak 58 orang. Kami akan memfokuskan penelitian legalitas KTP dan surat dukungan pada tahap verifikasi ini. Seleksi ini kami lakukan secara ketat agar calon anggota DPD yang lolos seleksi benar-benar bersih dan murni,” katanya. [143/142/141/148]

http://www.suarapembaruan.com/News/2008/07/22/Nusantar/nus01.htm

Rusaknya DPR

Kamis, 24 Juli 2008 | 01:12 WIB

Laode Ida

Ditahannya Yusuf Emir Faisal (mantan Ketua Komisi IV DPR dari Fraksi PKB) menambah jumlah politisi yang terbukti melakukan penyalahgunaan jabatan untuk mendapat uang secara ilegal dalam alih fungsi hutan Bagan Siapi-api (Sumut).

Sebelumnya, yang sudah masuk ruang pesakitan adalah Al Amin Nasution (PPP) kasus alih fungsi hutan Pulau Bintan (Kepri); Bulyan Royan (PBR) kasus pengadaan kapal patroli Dephub; sejumlah mantan anggota DPR dan mantan anggota DPR yang kini menjadi pejabat negara yang terindikasi penerima aliran dana Bank Indonesia (BI).

Kenyataan itu menunjukkan adanya kebusukan yang mengisi ruang-ruang di lembaga wakil rakyat. Sinyalemen bau busuk itu, yang diperkuat hasil survei lembaga Transparency Internasional Indonesia (TII) yang menempatkan DPR sebagai salah satu lembaga terkorup di Indonesia. Bukti itu tak terbantahkan. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dengan menggunakan metode dan teknologi canggih, berhasil mengungkap bagian demi bagian dari gunung es itu.

Membersihkan DPR

Upaya membersihkan DPR merupakan bagian dari tugas mulia dan wajib hukumnya. Mengapa? Pertama, lembaga itu merupakan salah satu simbol dari wajah bangsa ini, wajah rakyat Indonesia. Padahal, masyarakat bangsa ini, dari suku dan agama apa pun, tidak ada yang menghalalkan korupsi.

Jika para politikus itu melakukan tindakan korupsi, sebenarnya mereka keluar dari habitat budaya dan kearifan asli rakyat yang diwakilinya. Tepatnya, mereka bukan wakil rakyat bangsa, tetapi wakil penjahat.

Kedua, anggota DPR sudah mendapat cukup banyak uang, jauh di atas rata-rata pendapatan rakyat yang diwakili. Berbagai pendapatan diterima setiap bulan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yakni gaji pokok, tunjangan kehormatan, uang representasi, tunjangan komunikasi, uang rapat, hingga biaya reses atau kunjungan kerja. Hanya mereka yang kehilangan nurani dan moralitas yang mau mencari tambahan dengan merampok uang negara atau pihak terkait.

Ketiga, DPR merupakan penentu utama kebijakan negeri ini. Anggota DPR memiliki posisi dan kewenangan yang kuat, baik dalam pembuatan UU, penentuan anggaran negara (budgeting), pengawasan (oversight), hingga pengangkatan pimpinan lembaga-lembaga negara. Maka, orang yang ada di dalamnya seharusnya menjalankan tugas mulia, tidak berperilaku busuk. Bila mereka jahat, produk-produknya pun tak bisa dibenarkan.

Kendati demikian, upaya memberantas korupsi atau penyalahgunaan jabatan di DPR bukan hal mudah. Setidaknya ada dua faktor penghambat.

Pertama, diakui atau tidak, praktik seperti itu cenderung menjadi budaya dan sistem. Pihak eksekutif sebagai mitra kerja, dalam membahas RUU apalagi yang terkait persetujuan anggaran, ”sudah mengerti” atau ”tahu sama tahu” perlunya uang pelicin untuk diberikan di bawah tangan kepada para operator anggota DPR atau melalui penghubung.

Jika tidak melibatkan diri dalam kebiasaan itu, jangan harap permintaannya akan disahuti alias diendapkan tanpa waktu pasti meski agenda yang diusulkan itu amat penting bagi keperluan masyarakat. Maka, daripada tak dikabulkan, lebih baik mengikuti kehendak pragmatis-materi para politikus. Padahal, semua agenda DPR juga sudah ada anggaran resminya. Artinya, meski bisa dikatakan terjebak sistem, dapat dikatakan para mitra kerja DPR (termasuk pihak daerah) juga turut berkontribusi dalam menciptakan dan memelihara kerusakan di lembaga wakil rakyat dari unsur parpol itu.

Kedua, para anggota DPR ada dalam tekanan parpol asal. Bahkan, kalau mau jujur, sebagian anggota DPR ”khusus ditugaskan” untuk mendapat dana parpol dengan berbagai cara, mulai dari strategi kasar dengan ”vokal di dalam rapat dan media, lalu diatur secara damai di tempat tertentu”, hingga cara-cara halus.

Maka, posisi strategis seperti pimpinan fraksi dan komisi biasanya diperebutkan dan merupakan porsi dari figur yang lihai mencari uang. Jika tidak memenuhi target setoran, jangan harap yang bersangkutan bisa bertahan pada posisi strategisnya karena sederet anggota lainnya siap menggantikan. Hanya dengan cara itu, parpol bisa eksis, termasuk membantu ”memakmurkan” pejabat penting di parpolnya.

Tidak jera

Tampaknya, kondisi seperti itu yang kemudian menjadikan sejumlah anggota DPR kini di kursi pesakitan. Namun, sebagian tampaknya belum jera, bahkan diduga kuat masih menjalankan kebiasaan buruk dan jahat, memanfaatkan kesempatan untuk memperoleh keuntungan materi secara pribadi, dan memperkaya diri selama menjadi anggota DPR.

Jika masih ingin dicalonkan lagi oleh parpolnya, faktor uang amat menentukan, selain untuk ke parpol, juga membiayai dukungan konstituen dan berbagai atribut yang diperlukan untuk sosialisasi dalam proses-proses kampanye seperti sekarang. Semua keperluan itu tak mungkin dipenuhi hanya oleh pendapatan resmi, apalagi gaji mereka tiap bulan dipotong oleh parpol asal.

Apa yang harus dilakukan? Diperlukan ketegasan presiden terhadap seluruh jajaran eksekutif dan masyarakat. Setiap membahas kebijakan, termasuk dengar pendapat dengan pemerintah, misalnya presiden harus memberi garis tegas agar para pembantunya tidak menoleransi keluarnya sepeser uang untuk anggota DPR. Semua pihak yang berhubungan dengan DPR harus tegas bersikap, menyatakan ”tidak” dengan tawaran uang atau gertakan politisi busuk. Sepanjang yang diperjuangkan adalah kepentingan rakyat, tak ada alasan untuk tawar-menawar dengan politisi busuk. Artinya, semua pihak harus berani mengingatkan agar wakil rakyat bekerja profesional sesuai aturan.

Laode Ida Wakil Ketua DPD RI; Pendapat Pribadi

http://cetak.kompas.com/read/xml/2008/07/24/01124178/rusaknya.dpr

Upah Guru Terlalu Minim

Presiden Diminta Tak Buru-buru Tanda Tangani RPP Guru

Rabu, 23 Juli 2008 | 02:01 WIB

Jakarta, Kompas – Kesejahteraan guru yang masih rendah, meskipun sudah ada Undang-Undang Guru dan Dosen, memunculkan tuntutan adanya ketentuan upah minimum guru. Adanya ketentuan ini sangat dibutuhkan agar posisi tawar guru tidak tetap atau guru honorer menjadi lebih kuat.

”Soal kesejahteraan guru, pemerintah masih berorientasi ke guru pegawai negeri sipil (PNS). Padahal, upah guru honorer sangat menyedihkan,” kata Suparman, Ketua Umum Federasi Guru Independen Indonesia (FGII) di Jakarta, Selasa (22/7).

Suparman mengatakan bahwa kisaran upah guru honorer di berbagai wilayah Tanah Air Rp 50.000-Rp 500.000 per bulan. Selain itu, posisi guru honorer ini lemah karena kapan pun bisa diberhentikan tanpa alasan yang jelas.

Yanti Sriyulianti, Wakil Sekretaris Jenderal FGII, mengatakan, besarnya upah minimum guru honorer itu diharapkan sama dengan gaji pokok guru PNS yang berkisar Rp 1,3 juta.

Jangan buru-buru

Di Makassar, Sulawesi Selatan, Komisi X DPR meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono agar tidak buru-buru menandatangani Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Guru yang tengah menuai kontroversi. Presiden harus mencermati bahwa draf RPP yang ada saat ini tidak memberi bekal kesejahteraan hari tua bagi sekitar 1 juta guru yang segera pensiun.

Hal tersebut dikemukakan anggota Komisi X DPR An- war Arifin (Fraksi Partai Golkar) dan Cyprianus Aoer (Fraksi PDI-P) di sela-sela reses di Makassar. Hal senada dikemukakan Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia Sulawesi Selatan, Muh Asmin.

”Draf RPP yang ada sekarang benar-benar menzalimi para guru yang berusia 50 tahun ke atas dan bermasa kerja lebih dari 25 tahun. Mereka sudah berjasa mendidik presiden, menteri, dan tokoh-tokoh yang banyak berperan mengelola negara saat ini, tapi pengabdian mereka justru dinafikan dan dipersulit untuk memperoleh sertifikat pendidik,” ujar Anwar. Padahal, sertifikat itulah yang bakal digunakan para guru untuk memperoleh tunjangan hari tua yang memadai.

Cyprianus mengingatkan, sebuah regulasi yang buru-buru diterbitkan di tengah kontroversi tataran publik tidak akan produktif bagi rezim yang menandatanganinya.

”Presiden SBY harus mengingat bahwa dari 2,7 juta guru yang ada saat ini, sekitar 30-40 persen atau sekitar 1 juta di antaranya akan merasa terkhianati oleh pemerintah yang seolah- olah berjuang menyejahterakan guru, tapi ternyata omong kosong,” paparnya. (INE/ELN/NAR)

http://cetak.kompas.com/read/xml/2008/07/23/02015645/upah.guru.terlalu.minim

Verifikasi Administrasi DPD Molor

Kamis, 24 Juli 2008 | 01:05 WIB

Jakarta, Kompas – Tahap verifikasi administrasi calon anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dijadwalkan pada tanggal 22 Juli tidak bisa ditepati oleh Komisi Pemilihan Umum provinsi. Alasannya, waktu yang mepet antara pengembalian formulir calon anggota DPD dan penyelesaian verifikasi administrasi.

Anggota KPU, Endang Sulastri, Rabu (23/7), mengatakan, KPU provinsi mempunyai waktu sedikit untuk melakukan verifikasi administrasi. Apalagi sebagian besar calon anggota DPD baru menyerahkan berkas pendaftaran pada 14 Juli pukul 00.00. Dengan demikian, KPU provinsi baru mulai bekerja pada 15 Juli. Padahal, untuk verifikasi administrasi itu juga dibutuhkan waktu selama tujuh hari untuk perbaikan berkas pendaftaran oleh para calon anggota DPD.

”Untuk itulah KPU provinsi harus mengebut menyelesaikan verifikasi administrasi supaya tahap selanjutnya, yaitu verifikasi faktual, bisa segera dilaksanakan,” kata Endang.

Meski begitu, Endang tetap yakin tahapan verifikasi calon anggota DPD bisa diselesaikan tepat waktu, yaitu 22 Agustus. Untuk verifikasi faktual dukungan calon anggota DPD, Endang mengatakan, KPU kabupaten/kota menggunakan sampel untuk mendatangi para pendukung calon anggota DPD.

Secara terpisah, anggota KPU Provinsi DKI Jakarta, Aminullah, mengatakan, KPU DKI Jakarta akan memanggil 43 calon anggota DPD yang sudah diperiksa berkas administrasinya. Mereka harus datang ke KPU DKI Jakarta untuk menunjukkan berkas-berkas asli, seperti KTP, ijazah, dan surat pengunduran diri bagi anggota TNI/Polri.

”Dari hasil verifikasi administrasi faktual itu nanti, hari Jumat (25/7) akan diumumkan siapa saja yang lolos. Setelah itu baru dilakukan verifikasi faktual dukungan calon anggota DPD,” katanya.

Sementara itu, anggota KPU Daerah Istimewa Yogyakarta, Syamsul Bayan, mengatakan, verifikasi administrasi calon anggota DPD untuk wilayah Yogyakarta sudah selesai pada Selasa (22/7). Saat ini berkas-berkas dukungan calon anggota DPD sedang dikirimkan ke kabupaten/kota untuk dilakukan verifikasi faktual dukungan.

Endang Sulastri menambahkan, calon anggota DPD yang mendaftar sebagian besar laki-laki. Jumlah perempuan sangat minim, bahkan ada satu provinsi yang tak ada calon perempuannya. Misalnya Provinsi Papua, calon anggota DPD berjumlah 29 dan semua laki-laki. Perempuan calon anggota DPD yang paling banyak dari Provinsi Jambi.

”Sangat disayangkan, calon perempuan ini sedikit sekali. Rata-rata hanya satu sampai lima orang dalam setiap provinsi,” kata Endang. (SIE)

Sumber:http://cetak.kompas.com/read/xml/2008/07/24/0105343/verifikasi.administrasi.dpd.molor